Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3241 regulasi
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2001 TENTANG SIKAP MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2001 TENTANG SIKAP MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2001,
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No.VII/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 TENTANG VISI INDONESIA MASA DEPAN
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No.VII/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 TENTANG VISI INDONESIA MASA DEPAN
2001,
K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/2002 TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMU
K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/2002 TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMU
2002,
SALINAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR\058/KMA/SK/V/2012
SALINAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR\058/KMA/SK/V/2012
2012,
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2012,
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2012,
MAHK,AMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, TENTANG PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENINGKATAN PEMENUHAN HAK ANAK
MAHK,AMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA, TENTANG PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PENINGKATAN PEMENUHAN HAK ANAK
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/KMA/SK/IV/2015
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52/KMA/SK/IV/2015
2015,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR O52/KMA/SK/IV/201 2 TENTANG TIM PERUMUS KEBIIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR O52/KMA/SK/IV/201 2 TENTANG TIM PERUMUS KEBIIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 051/ KMA/SK/IV/2012 TENTANG TIM PRA PERUMUS KEBIIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 051/ KMA/SK/IV/2012 TENTANG TIM PRA PERUMUS KEBIIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN MILITER KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50B /KMA/SK/IV/2013
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50B /KMA/SK/IV/2013
2013,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50A /KMA/SK/IV/2013
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50A /KMA/SK/IV/2013
2013,
KEPUTUSAN KETUA MAI-IKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 050 /KMA/SK/|V 12012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA DRS. WAN MAULI BIN BAHERAMSYAH
KEPUTUSAN KETUA MAI-IKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 050 /KMA/SK/|V 12012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI TANJUNGKARANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA DRS. WAN MAULI BIN BAHERAMSYAH
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : o49 /KMA/SK/2012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA H. AHMAD RIDWAN BIN MUH. ALWI HUSAIN ALS CIWANG, DKK.
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : o49 /KMA/SK/2012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI MAKASSAR UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA H. AHMAD RIDWAN BIN MUH. ALWI HUSAIN ALS CIWANG, DKK.
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 047 /KMA/SK/|V 12012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA YAHYA ALIAS YAYA BIN SAFE'I, DKK.
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 047 /KMA/SK/|V 12012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA YAHYA ALIAS YAYA BIN SAFE'I, DKK.
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 047 /KMA/S1(|V 12012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA YAHYA ALIAS YAYA BIN SAFE'I, DKK.
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 047 /KMA/S1(|V 12012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA YAHYA ALIAS YAYA BIN SAFE'I, DKK.
2012,
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I. DAN KETUA KOMISI YUDISIAL R.I. NOMOR : 1. 047/KMA/SKlIV/2009 2. 02/SKB/P.KY/lV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I. DAN KETUA KOMISI YUDISIAL R.I. NOMOR : 1. 047/KMA/SKlIV/2009 2. 02/SKB/P.KY/lV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM
2009,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 046/KMA/SK/III/2009 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN EMPAT LlNGKUNGAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 046/KMA/SK/III/2009 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN EMPAT LlNGKUNGAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
2009,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NoMoR: 045/KMA lsK/tv /20L2 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERIA PENYUSUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) TENTANG PENGESAHAN PENCATATAN AKTA KETAHIRAN BAGI ANAK YANG MELEWATI BATAS WAKTU SATU TAHUN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NoMoR: 045/KMA lsK/tv /20L2 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERIA PENYUSUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) TENTANG PENGESAHAN PENCATATAN AKTA KETAHIRAN BAGI ANAK YANG MELEWATI BATAS WAKTU SATU TAHUN
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 044/KMAfSKlII1I2009 TENTANG BIAYA PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN EMPAT LlNGKUNGAN PERADILAN DIBAWAHNYA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 044/KMAfSKlII1I2009 TENTANG BIAYA PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN EMPAT LlNGKUNGAN PERADILAN DIBAWAHNYA
2009,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 /KMA/SK/IV/2015
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 /KMA/SK/IV/2015
2015,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : oarlKMA/SK/lV/2O12 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TAHAP KEEMPAT TAHUN 2012
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : oarlKMA/SK/lV/2O12 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TAHAP KEEMPAT TAHUN 2012
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : KMA/043/SKlIII/2008 Tentang PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : KMA/043/SKlIII/2008 Tentang PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
2008,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : o42 /KMA/SK/IV/2012 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TAHAP KEEMPAT TAHUN 2012
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : o42 /KMA/SK/IV/2012 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TAHAP KEEMPAT TAHUN 2012
2012,
Regulasi per halaman: