Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3226 regulasi
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 047 /KMA/S1(|V 12012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA YAHYA ALIAS YAYA BIN SAFE'I, DKK.
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 047 /KMA/S1(|V 12012 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA PIDANA ATAS NAMA TERDAKWA YAHYA ALIAS YAYA BIN SAFE'I, DKK.
2012,
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I. DAN KETUA KOMISI YUDISIAL R.I. NOMOR : 1. 047/KMA/SKlIV/2009 2. 02/SKB/P.KY/lV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM
KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I. DAN KETUA KOMISI YUDISIAL R.I. NOMOR : 1. 047/KMA/SKlIV/2009 2. 02/SKB/P.KY/lV/2009 TENTANG KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM
2009,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 046/KMA/SK/III/2009 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN EMPAT LlNGKUNGAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 046/KMA/SK/III/2009 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN EMPAT LlNGKUNGAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
2009,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NoMoR: 045/KMA lsK/tv /20L2 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERIA PENYUSUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) TENTANG PENGESAHAN PENCATATAN AKTA KETAHIRAN BAGI ANAK YANG MELEWATI BATAS WAKTU SATU TAHUN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NoMoR: 045/KMA lsK/tv /20L2 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERIA PENYUSUNAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) TENTANG PENGESAHAN PENCATATAN AKTA KETAHIRAN BAGI ANAK YANG MELEWATI BATAS WAKTU SATU TAHUN
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 044/KMAfSKlII1I2009 TENTANG BIAYA PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN EMPAT LlNGKUNGAN PERADILAN DIBAWAHNYA
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 044/KMAfSKlII1I2009 TENTANG BIAYA PERKARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DAN EMPAT LlNGKUNGAN PERADILAN DIBAWAHNYA
2009,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 /KMA/SK/IV/2015
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 /KMA/SK/IV/2015
2015,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : oarlKMA/SK/lV/2O12 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TAHAP KEEMPAT TAHUN 2012
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : oarlKMA/SK/lV/2O12 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TAHAP KEEMPAT TAHUN 2012
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : KMA/043/SKlIII/2008 Tentang PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : KMA/043/SKlIII/2008 Tentang PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN
2008,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : o42 /KMA/SK/IV/2012 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TAHAP KEEMPAT TAHUN 2012
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : o42 /KMA/SK/IV/2012 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TAHAP KEEMPAT TAHUN 2012
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 042/KMA/SK/lV/2007 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI PALU UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA PARA TERSANGKA THOYIB Als IBNU TSALIT Als USTAD IBNU DAN KAWAN-KAWAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 042/KMA/SK/lV/2007 TENTANG PENUNJUKAN PENGADILAN NEGERI PALU UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA PIDANA PARA TERSANGKA THOYIB Als IBNU TSALIT Als USTAD IBNU DAN KAWAN-KAWAN
2007,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : KMA/042/SK/III/2008 Tentang PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN MEDIASI
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : KMA/042/SK/III/2008 Tentang PEMBERIAN AKREDITASI KEPADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI PENYELENGGARA PELATIHAN DAN PENDIDIKAN MEDIASI
2008,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 041A/KMA/SK/II/2008 Tentang PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG BUKU PANDUAN MENGENAI PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN P
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 041A/KMA/SK/II/2008 Tentang PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG BUKU PANDUAN MENGENAI PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN P
2008,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 04l/ KMA/SK/IV/2012 TENTANG PENETAPAN HAKIM ANAK PADA PENGADILAN NEGERI
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 04l/ KMA/SK/IV/2012 TENTANG PENETAPAN HAKIM ANAK PADA PENGADILAN NEGERI
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR O40A+4A/SK/IV /20L2 TENTANG TIM PERUMUS KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR O40A+4A/SK/IV /20L2 TENTANG TIM PERUMUS KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/KMA/SK/III/2015
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39/KMA/SK/III/2015
2015,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 39/KMA/SK/II/2017 TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA TIGA PENGADILAN MILITER TIPE B MENJADI TIPE A
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 39/KMA/SK/II/2017 TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA TIGA PENGADILAN MILITER TIPE B MENJADI TIPE A
2017,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RBPUBLIK INDONESIA NOMOR O39 /KMA/SK/IV/2012 TENTANG TIM PRA PBRUMUSAN KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RBPUBLIK INDONESIA NOMOR O39 /KMA/SK/IV/2012 TENTANG TIM PRA PBRUMUSAN KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/KMA/SK/III/2015
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/KMA/SK/III/2015
2015,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 38/KMA/SK/II/2017 TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA DUA MAHKAMAH SYAR’IYAH KELAS II MENJADI KELAS I B
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 38/KMA/SK/II/2017 TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA DUA MAHKAMAH SYAR’IYAH KELAS II MENJADI KELAS I B
2017,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR O38/KMA/SK/IV /2012 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR O38/KMA/SK/IV /2012 KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA DUA PULUH SEMBILAN PENGADILAN AGAMA KELAS II MENJADI KELAS I B DAN DUA PULUH SATU PENGADILAN AGAMA KELAS I B MENJADI KELAS I A
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 37/KMA/SK/II/2017 TENTANG PENINGKATAN KELAS PADA DUA PULUH SEMBILAN PENGADILAN AGAMA KELAS II MENJADI KELAS I B DAN DUA PULUH SATU PENGADILAN AGAMA KELAS I B MENJADI KELAS I A
2017,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 037/KMA/SK/IV/2012 Tentang PENETAPAN HAKIM AGUNG KARIER PADA MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 037/KMA/SK/IV/2012 Tentang PENETAPAN HAKIM AGUNG KARIER PADA MAHKAMAH AGUNG SEBAGAI HAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI
2012,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 037/KMA/SK/IV/2007 TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG YANG BERKAITAN DENGAN PENGADILAN PERIKANAN
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 037/KMA/SK/IV/2007 TENTANG TIM PENYUSUN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG YANG BERKAITAN DENGAN PENGADILAN PERIKANAN
2017,
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/KMA/SK/II/2015
KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37/KMA/SK/II/2015
2015,
Regulasi per halaman: