Kategori: Peraturan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Total 3214 regulasi
LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-113/PM/1996 Tanggal : 24 Desember 1996, diubah dengan Nomor : Kep-41/PM/2000 Tanggal : 27 Oktober 2000 PERATURAN NOMOR IX.A.8 : PROSPEKTUS AWAL DAN INFO MEMO
LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-113/PM/1996 Tanggal : 24 Desember 1996, diubah dengan Nomor : Kep-41/PM/2000 Tanggal : 27 Oktober 2000 PERATURAN NOMOR IX.A.8 : PROSPEKTUS AWAL DAN INFO MEMO
2000,
LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-48/PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan Nomor : Kep- 45/PM/2000 Tanggal : 27 Oktober 2000 PERATURAN NOMOR IX.A.7 : TANGGUNG JAWAB MANAJER PENJATAHAN DALAM RANGKA PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK DALA
LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-48/PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan Nomor : Kep- 45/PM/2000 Tanggal : 27 Oktober 2000 PERATURAN NOMOR IX.A.7 : TANGGUNG JAWAB MANAJER PENJATAHAN DALAM RANGKA PEMESANAN DAN PENJATAHAN EFEK DALA
2000,
LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep- 51/PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan Nomor : Kep-43/PM/2000 Tanggal : 27 Oktober 2000 PERATURAN NOMOR IX.C.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep- 51/PM/1996 Tanggal : 17 Januari 1996, diubah dengan Nomor : Kep-43/PM/2000 Tanggal : 27 Oktober 2000 PERATURAN NOMOR IX.C.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
2000,
LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-113/PM/1996 Tanggal : 24 Desember 1996, diubah dengan Nomor : Kep-42/PM/2000 Tanggal : 27 Oktober 2000 PERATURAN NOMOR IX.C.1 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UM
LAMPIRAN : Keputusan Ketua Bapepam Nomor : Kep-113/PM/1996 Tanggal : 24 Desember 1996, diubah dengan Nomor : Kep-42/PM/2000 Tanggal : 27 Oktober 2000 PERATURAN NOMOR IX.C.1 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UM
2000,
LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-26/PM/2000 Tanggal : 30 Juni 2000 PERATURAN NOMOR III.B.7 : DANA JAMINAN
LAMPIRAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor : Kep-26/PM/2000 Tanggal : 30 Juni 2000 PERATURAN NOMOR III.B.7 : DANA JAMINAN
2000,
PERATURAN NOMOR VIII.A.2: INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA AUDIT DI PASAR MODAL
PERATURAN NOMOR VIII.A.2: INDEPENDENSI AKUNTAN YANG MEMBERIKAN JASA AUDIT DI PASAR MODAL
2002,
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-17/PM/2002 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP-17/PM/2002 TENTANG KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKALA KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
2002,
PERATURAN NOMOR IV.B.2: PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PERATURAN NOMOR IV.B.2: PEDOMAN KONTRAK REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
2002,
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP- 02 /PM/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR: KEP- 02 /PM/2003 TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH
2003,
PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I-B : TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENCATATAN SAHAM DI BURSA
PERATURAN PENCATATAN EFEK NOMOR I-B : TENTANG PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENCATATAN SAHAM DI BURSA
2000,
PERATURAN NOMOR IX.C.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
PERATURAN NOMOR IX.C.3 : PEDOMAN MENGENAI BENTUK DAN ISI PROSPEKTUS RINGKAS DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
2000,
PERATURAN NOMOR IV.B.1 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
PERATURAN NOMOR IV.B.1 : PEDOMAN PENGELOLAAN REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF
2002,
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP- 09/BL/2006 TENTANG PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP- 09/BL/2006 TENTANG PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA
2006,
FORMULIR NOMOR : V.D.10-2 LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN
FORMULIR NOMOR : V.D.10-2 LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN
2010,
CONTOH-CONTOH TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
CONTOH-CONTOH TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
2010,
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XV/MPRS/1966 Tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XV/MPRS/1966 Tentang Pemilihan/Penunjukan Wakil Presiden dan Tata Cara Pengangkatan Pejabat Presiden
1966,
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: VI/MPRS/1965 TENTANG BANTING STIR UNTUK BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI DIBIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: VI/MPRS/1965 TENTANG BANTING STIR UNTUK BERDIRI DIATAS KAKI SENDIRI DIBIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
196,
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: VIII/MPRS/1965 TENTANG PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: VIII/MPRS/1965 TENTANG PRINSIP-PRINSIP MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT DALAM DEMOKRASI TERPIMPIN SEBAGAI PEDOMAN BAGI LEMBAGA-LEMBAGA PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN
1965,
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: I/MPRS/1960 TENTANG MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NO: I/MPRS/1960 TENTANG MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA
1960,
Ketetapan MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : II/MPRS/1960 TENTANG GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961-1969
Ketetapan MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : II/MPRS/1960 TENTANG GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENCANA TAHAPAN PERTAMA 1961-1969
1960,
K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/1999 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. Ing. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR III/MPR/1999 TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Prof. Dr. Ing. BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE
1999,
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2001 TENTANG SIKAP MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR I/MPR/2001 TENTANG SIKAP MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP MAKLUMAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2001,
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No.VII/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 TENTANG VISI INDONESIA MASA DEPAN
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI No.VII/MPR/2001 tanggal 9 November 2001 TENTANG VISI INDONESIA MASA DEPAN
2001,
K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/2002 TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMU
K E T E T A P A N MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR VI/MPR/2002 TENTANG REKOMENDASI ATAS LAPORAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA OLEH PRESIDEN, DPA, DPR, BPK, MA PADA SIDANG TAHUNAN MAJELIS PERMU
2002,
Regulasi per halaman: