Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SOUTH EAST ASIAN GAMES (SEA GAMES) XXVI TAHUN 2011 DAN ASEAN PARA GAMES VI TAHUN 2011
2010,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION RELATING TO INTERNATIONAL EXHIBITIONS BESERTA PROTOCOL (KONVENSI MENGENAI PAMERAN INTERNASIONAL BESERTA PROTOKOL)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION RELATING TO INTERNATIONAL EXHIBITIONS BESERTA PROTOCOL (KONVENSI MENGENAI PAMERAN INTERNASIONAL BESERTA PROTOKOL)
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY SPACE OBJECTS, 1972 (KONVENSI TENTANG TANGGUNGJAWAB INTERNASIONAL TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH BENDA-BENDA AN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON INTERNATIONAL LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY SPACE OBJECTS, 1972 (KONVENSI TENTANG TANGGUNGJAWAB INTERNASIONAL TERHADAP KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH BENDA-BENDA AN
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MANATUTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MANATUTO
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1994 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KONSULTAN BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA PUSAT (KONSULTAN BP-7 PUSAT)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1994 TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KONSULTAN BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA PUSAT (KONSULTAN BP-7 PUSAT)
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PT. SIER) PADA KAWASAN INDUSTRI PASURUAN INDUSTRIAL ESTATE REMBANG UNT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. SURABAYA INDUSTRIAL ESTATE RUNGKUT (PT. SIER) PADA KAWASAN INDUSTRI PASURUAN INDUSTRIAL ESTATE REMBANG UNT
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ASOSIASI PENGUJIAN BENIH INTERNASIONAL)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA INTERNATIONAL SEED TESTING ASSOCIATION (ASOSIASI PENGUJIAN BENIH INTERNASIONAL)
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN WIPO COPYRIGHTS TREATY
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN WIPO COPYRIGHTS TREATY
2010,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN WIPO COPYRIGHTS TREATY
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN WIPO COPYRIGHTS TREATY
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1996 TENTANG TIM PENELITIAN PROYEK-PROYEK PEMERINTAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1996 TENTANG TIM PENELITIAN PROYEK-PROYEK PEMERINTAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN JABATAN PEMERIKSA PATEN DAN PEMERIKSA MEREK
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7)
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TUNISIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA SERANG, KOTA KENDARI, KOTA BUKITTINGGI, KOTA SINGKAWANG, KOTA PONTIANAK, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, KABUPATEN PADANG PARIAMAN,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KOTA SERANG, KOTA KENDARI, KOTA BUKITTINGGI, KOTA SINGKAWANG, KOTA PONTIANAK, KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, KABUPATEN PADANG PARIAMAN,
2010,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN BERNE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF LITERARY AND ARTISTIC WORKS
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONSTITUTION AND CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, GENEVA, 1992 (KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, JENEWA, 1992), BESERTA I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN CONSTITUTION AND CONVENTION OF THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION, GENEVA, 1992 (KONSTITUSI DAN KONVENSI PERHIMPUNAN TELEKOMUNIKASI INTERNASIONAL, JENEWA, 1992), BESERTA I
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI JOHOR BAHRU, MALAYSIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI JOHOR BAHRU, MALAYSIA
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUAPULUH DUA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 199
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUAPULUH DUA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 199
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MELAKSANAKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONPERENSI TINGKAT TINGGI GERAKAN NON BLOK KE-10
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MELAKSANAKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONPERENSI TINGKAT TINGGI GERAKAN NON BLOK KE-10
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG SATUAN TUGAS PENANGANAN KASUS WARGA NEGARA INDONESIA/ TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI YANG TERANCAM HUKUMAN MATI
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1997
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH TIGA BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO
1996,
Regulasi per halaman: