Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1995 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI MELBOURNE, VICTORIA - AUSTRALIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1995 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI MELBOURNE, VICTORIA - AUSTRALIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1994 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM (REPELITA VI) 1994/95 - 1998/99
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1994 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM (REPELITA VI) 1994/95 - 1998/99
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERBATUBARAAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERBATUBARAAN NASIONAL
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR16 TAHUN 2013 TENTANG TIM RENEGOSIASI PERJANJIAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN LIQUEFIED NATURAL GAS TANGGUH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR16 TAHUN 2013 TENTANG TIM RENEGOSIASI PERJANJIAN PENJUALAN DAN PEMBELIAN LIQUEFIED NATURAL GAS TANGGUH
2013,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2010,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2008
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2008
2008,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1997
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1996 TENTANG UANG PAKET BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDOESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF BAHRAIN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDOESIA AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF BAHRAIN
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI KUPANG, AMBON, DAN JAYAPURA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI KUPANG, AMBON, DAN JAYAPURA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WORLD TRADE ORGANIZATION) IX TAHUN 2013
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA NASIONAL PENYELENGGARAAN KONFERENSI TINGKAT MENTERI NEGARA-NEGARA ANGGOTA ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WORLD TRADE ORGANIZATION) IX TAHUN 2013
2013,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012 2011 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2012 2011 TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA ISLAMIC SOLIDARITY GAMES III TAHUN 2013
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TIM TERPADU PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG TIM TERPADU PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN NEGERI RANAI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN PERIKANAN PADA PENGADILAN NEGERI TANJUNG PINANG DAN PENGADILAN NEGERI RANAI
2010,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1979 TENTANG PENGESAHAN PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY DAN CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY OR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1979 TENTANG PENGESAHAN PARIS CONVENTION FOR THE PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY DAN CONVENTION ESTABLISHING THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY OR
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AMANDEMEN AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AMANDEMEN AGREEMENT RELATING TO THE INTERNATIONAL TELECOMMUNICATIONS SATELLITE ORGANIZATION "INTELSAT", DENMARK - 1995 (PERJANJIAN BERKENAAN DENGAN ORGANISASI SATELIT TELEKOMUNIK
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR DALAM RANGKA PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN LUAR NEGERI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR DALAM RANGKA PROYEK PEMERINTAH YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN LUAR NEGERI
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DI MALIANA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI DI MALIANA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2011,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE PENGARAH REFORMASI BIROKRASI NASIONAL DAN TIM REFORMASI BIROKRASI NASIONAL
2010,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (INSTITUTIONALIZATION OF THE FACILITATION COMMITTEE), 1991 (AMANDEMEN KONVENSI ORGANISASI MARITIM INTERNAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (INSTITUTIONALIZATION OF THE FACILITATION COMMITTEE), 1991 (AMANDEMEN KONVENSI ORGANISASI MARITIM INTERNAS
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (INSTITUTIONALIZATION OF THE FACILITATION COMMITTEE), 1991 (AMANDEMEN KONVENSI ORGANISASI MARITIM INTERNAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANIZATION (INSTITUTIONALIZATION OF THE FACILITATION COMMITTEE), 1991 (AMANDEMEN KONVENSI ORGANISASI MARITIM INTERNAS
1996,
Regulasi per halaman: