Subjek: KEPRES

Total 2474 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA BAGI MANTAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 2000 TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA BAGI MANTAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2000 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 2000 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 166 TAHUN 1999 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN, KEJAKSAAN NEGERI BONTANG, KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI UNA AHA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAMBAS, KEJAKSAAN NEGERI NUNUKAN, KEJAKSAAN NEGERI BONTANG, KEJAKSAAN NEGERI TILAMUTA, DAN KEJAKSAAN NEGERI UNA AHA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, KEJAKSAAN SIAK SRI INDRAPURA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN, KEJAKSAAN NEGERI RANAI, KEJAKSAAN NEGERI TELUK KUANTAN, KEJAKSAAN NEGER
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAN, KEJAKSAAN SIAK SRI INDRAPURA, KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI KARIMUN, KEJAKSAAN NEGERI RANAI, KEJAKSAAN NEGERI TELUK KUANTAN, KEJAKSAAN NEGER
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2000 TENTANG TIM KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 2000 TENTANG TIM KOORDINASI PENATAAN KELEMBAGAAN INSTANSI PEMERINTAH
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I DI WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 2000 TENTANG PENAMBAHAN WILAYAH KERJA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA I DI WILAYAH SUNGAI BENGAWAN SOLO,
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 2000 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) NEGERI MANADO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI MANADO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN INSTITUT KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (IKIP) NEGERI MANADO MENJADI UNIVERSITAS NEGERI MANADO
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PERIKANAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 27 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PERIKANAN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2000 TENTANG RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 125 TAHUN 2000 TENTANG RINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2000
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN EKONOMI NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 122 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN EKONOMI NASIONAL
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121 TAHUN 2000 TENTANG PENUGASAN PRESIDEN KEPADA WAKIL PRESIDEN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS TEKNIS PEMERINTAHAN SEHARI-HARI
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2000 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1994 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 2000 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1994 TENTANG PERATURAN GAJI HAKIM KE DALAM GAJI POKOK HAKIM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL, SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOM
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2000 TENTANG BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN TERTENTU BAGI PENANAMAN MODAL
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 2000 TENTANG SEKRETARIAT NEGARA
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2000 TENTANG RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 2000
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 2000 TENTANG RINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 2000
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM 1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 2000 TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN TATA CARA PENGISIAN KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAN KABUPATEN/KOTA YANG DIBENTUK SETELAH PEMILIHAN UMUM 1999
2000,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN GULA NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN GULA NASIONAL
2000,
Regulasi per halaman: