Subjek: Keputusan Menteri

Total 777 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.38-PW.07.02 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.38-PW.07.02 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS
2004,
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.11-HT.04.02 TAHUN 2004 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA KEWAJIBAN MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA DUNIA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN HUKU
KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.11-HT.04.02 TAHUN 2004 TENTANG PERSYARATAN DAN TATACARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA KEWAJIBAN MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA DUNIA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN HUKU
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOE M.01.PR.07.04 TAHUN 2004
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOE M.01.PR.07.04 TAHUN 2004
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOE M.01-1Z.01.10 TAHUN 2004
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOE M.01-1Z.01.10 TAHUN 2004
2004,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.11.PR.07.06 TAHUN 2003
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.11.PR.07.06 TAHUN 2003
2003,
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M-04.IZ01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M-04.IZ01.10 TAHUN 2003 TENTANG VISA KUNJUNGAN SAAT KEDATANGAN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C. 26 -HN.05.01 Tahun - 2003 MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : C. 26 -HN.05.01 Tahun - 2003 MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2003,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.06-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI
1995,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.04-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG PENDAFTARAN ORANG ASING
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.04-PW.09.02 TAHUN 1995 TENTANG PENDAFTARAN ORANG ASING
1995,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.843-KP.04.11 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PATEN
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.843-KP.04.11 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG MENANDATANGANI SURAT PATEN
1993,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.10-PR.07.03 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN TEMPAT TAHANAN KANTOR KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.10-PR.07.03 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN TEMPAT TAHANAN KANTOR KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN
1996,
KEPUTUSAN MENTERI KAHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M. 03-HC.02.01 TAHUN 1991 TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL ATAU MEREK YANG MIRIP MEREK TERKENAL MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK BADAN LAIN
KEPUTUSAN MENTERI KAHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M. 03-HC.02.01 TAHUN 1991 TENTANG PENOLAKAN PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK TERKENAL ATAU MEREK YANG MIRIP MEREK TERKENAL MILIK ORANG LAIN ATAU MILIK BADAN LAIN
1991,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02-HC.01.10 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN BIAYA MEREK
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02-HC.01.10 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN BIAYA MEREK
1993,
I<EPUTUSAN MENTER! HUKUM DAN I :AI< ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONE~It\ NOMOR: M. HH- 69 . A1I. 11.01 'l'AIIUN 200B TENTANG PENGESAHAN STRUKTUR DAN PERSONALIA DEWAI~ PIMPINAN PUSAT PARTAI PEr~CGAI~ DEMOKRASI lNDOHESI.t\ MI\SA BAKTI 2007 20 12
I
2008,
PERATURAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02-HL.05.06 TAI-IUN 2006 TENTANG TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA
PERATURAN MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.02-HL.05.06 TAI-IUN 2006 TENTANG TATA CARA MENYAMPAIKAN PERNYATAAN UNTUK MENJADI WARGA NEGARA INDONESIA
2006,
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.09-PR.07.06 TAHUN 1999 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN UNTUK MENERIMA PERMOHONAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.09-PR.07.06 TAHUN 1999 TENTANG PENUNJUKAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KEHAKIMAN UNTUK MENERIMA PERMOHONAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
1999,
KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 507 K/20/M.PE/1989 TENTANG PENGGOLONGAN DAN PENGUSAHAAN GAMBUT SEBAGAI BAHAN GALIAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI NOMOR : 507 K/20/M.PE/1989 TENTANG PENGGOLONGAN DAN PENGUSAHAAN GAMBUT SEBAGAI BAHAN GALIAN
1989,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 0019 K/3 C)/M~M/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPU-TUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1565 W101MEMl2008 TENTANG lZlN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUM1 DAN GAS BUM1 KEPADA PT PERTAMINA (PER
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 0019 K/3 C)/M~M/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPU-TUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1565 W101MEMl2008 TENTANG lZlN USAHA PENGANGKUTAN MINYAK BUM1 DAN GAS BUM1 KEPADA PT PERTAMINA (PER
2009,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2240 K/lO/MEM/2017 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2380 K/12/MEM/2017
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2240 K/lO/MEM/2017 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2380 K/12/MEM/2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2240 K/lO/MEM/2017 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2371 K/12/MEM/2017
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2240 K/lO/MEM/2017 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2371 K/12/MEM/2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2240 K/lO/MEM/2017 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2304 K/12/MEM/2017
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2240 K/lO/MEM/2017 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2304 K/12/MEM/2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2240 K/lO/MEM/2017 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2302 K/7O/MEM/2017
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2240 K/lO/MEM/2017 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2302 K/7O/MEM/2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2240 K/lO/MEM/2017 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2248 K/3O/MEM/2017
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2240 K/lO/MEM/2017 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 2248 K/3O/MEM/2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2240 K/lO/MEM/2017 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 8078 K/lO/MEM/2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN D
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2240 K/lO/MEM/2017 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 8078 K/lO/MEM/2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN D
2017,
Regulasi per halaman: