Subjek: Keputusan Menteri

Total 777 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR:2183 K/ 30/ MEM/ 2017 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2017
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR:2183 K/ 30/ MEM/ 2017 TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN DAN PERSENTASE MINIMAL PENJUALAN BATUBARA UNTUK KEPENTINGAN DALAM NEGERI TAHUN 2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2178 K/12/MEM/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MEI 2017
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2178 K/12/MEM/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN MEI 2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2157 K/lO/MEM/2017 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TANGKI PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 2157 K/lO/MEM/2017 TENTANG PENUGASAN KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN TANGKI PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS
2017,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 434 K/12/MEM/2017 TENTANG -IARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI DI WILAYAH MEDAN DAN SEKITARNYA
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 434 K/12/MEM/2017 TENTANG -IARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI DI WILAYAH MEDAN DAN SEKITARNYA
2017,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 387 K/12/MEM/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN JANUARI 2017
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 387 K/12/MEM/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN JANUARI 2017
2017,
KEPUTUSAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 240 K/06/MEM/2017 TENT ANG PROGRAM PRIORITAS PENYUSUNAN LEGISLASI DAN REGULASI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALTAHUN 2017
KEPUTUSAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 240 K/06/MEM/2017 TENT ANG PROGRAM PRIORITAS PENYUSUNAN LEGISLASI DAN REGULASI SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERALTAHUN 2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 115 K/12/MEM/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN DESEMBER 2016
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 115 K/12/MEM/2017 TENTANG PENETAPAN HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN DESEMBER 2016
2017,
KEPUTUSAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 96 K/73/MEM/2 017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7891 K/73/MEM/2016 TENTANG TIM PERCEPATAN KETENTUAN KOMERSIALITAS BIDANG KETENAGAL
KEPUTUSAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 96 K/73/MEM/2 017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 7891 K/73/MEM/2016 TENTANG TIM PERCEPATAN KETENTUAN KOMERSIALITAS BIDANG KETENAGAL
2017,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 18 K/40/MEM/2017
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 18 K/40/MEM/2017
2017,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 05 K/30/MEM/2003 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-1922-2002 MENGENAI FREKUENSI STANDAR KHUSUS UNTUK FREKUENSI SISTEM ARUS BOLAK BALIK FASE TUNGGAL DAN FASE TIGA 50 HERTZ SEBAGAI ST
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 05 K/30/MEM/2003 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-1922-2002 MENGENAI FREKUENSI STANDAR KHUSUS UNTUK FREKUENSI SISTEM ARUS BOLAK BALIK FASE TUNGGAL DAN FASE TIGA 50 HERTZ SEBAGAI ST
2003,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 901 K/30/MEM/2003 TANGGAL 30 JUNI 2003 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6292.2.80-2003 MENGENAI PERANTI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA- KESELAMATAN, BAGIAN 2-80 MENGENAI P
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 901 K/30/MEM/2003 TANGGAL 30 JUNI 2003 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6292.2.80-2003 MENGENAI PERANTI LISTRIK UNTUK RUMAH TANGGA DAN SEJENISNYA- KESELAMATAN, BAGIAN 2-80 MENGENAI P
2003,
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 246.K/30/MEN/2003 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6507.1-2002 MENGENAI PEMUTUSAN SIRKIT UNTUK PROTEKSI ARUS LEBIH PADA IN
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 246.K/30/MEN/2003 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 04-6507.1-2002 MENGENAI PEMUTUSAN SIRKIT UNTUK PROTEKSI ARUS LEBIH PADA IN
2003,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1906 K/30/MEM/2001
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1906 K/30/MEM/2001
2001,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1693 K/34/MEM/2001 TANGGAL 22 JUNI 2001 TENTANG PELAKSANAAN PABRIKASI PELUMAS DAN PENGOLAHAN PELUMAS BEKAS SERTA PENETAPAN MUTU PELUMAS
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 1693 K/34/MEM/2001 TANGGAL 22 JUNI 2001 TENTANG PELAKSANAAN PABRIKASI PELUMAS DAN PENGOLAHAN PELUMAS BEKAS SERTA PENETAPAN MUTU PELUMAS
2001,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 145K/JO/MEM/2000
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 145K/JO/MEM/2000
2000,
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 1642 K/04/MEM/2000 TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 1642 K/04/MEM/2000 TENTANG PEMBENTUKAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2000,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 168 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 168 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH
2004,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 168 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 168 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH
2004,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 158 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 158 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN
2004,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI, KABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI, KABUPATEN/KOTA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHI
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHI
2002,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEBUTUHAN TEKNIS SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEBUTUHAN TEKNIS SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2002,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 10 TAHUN 2002 TANGGAL 30 APRIL 2002 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN MENTERI DALAM NEGERI
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 10 TAHUN 2002 TANGGAL 30 APRIL 2002 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN MENTERI DALAM NEGERI
2002,
Regulasi per halaman: