Subjek: Keputusan Menteri

Total 777 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 11 MARET 2002 TENTANG DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 11 MARET 2002 TENTANG DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2002,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TANGGAL 8 JANUARI 2001 TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TANGGAL 8 JANUARI 2001 TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK
2001,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2001,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2000,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
2000,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
2000,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 12 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 12 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2000,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 180 TAHUN 1996 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH DARI HASIL PUNGUTAN NEGARA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 180 TAHUN 1996 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH DARI HASIL PUNGUTAN NEGARA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM
1996,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 117 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 117 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL
1997,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 117 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 117 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL
1992,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 102 TAHUN 1991 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 102 TAHUN 1991 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1991,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 98 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 98 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
1996,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA
1999,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 63 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 63 TAHUN 1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENYESUAIAN PERISTILAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN
1999,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 1993 TENTANG DANA PENUNJANG OPERASIONAL CATATAN SIPIL
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 60 TAHUN 1993 TENTANG DANA PENUNJANG OPERASIONAL CATATAN SIPIL
1993,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
1999,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 2 A TAHUN 1995 TENTANG PROSEDUR DAN TATACARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 2 A TAHUN 1995 TENTANG PROSEDUR DAN TATACARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
1995,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 474.1-785 TENTANG PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI YANG TERLAMBAT PENCATATANNYA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 474.1-785 TENTANG PENERBITAN AKTA KELAHIRAN BAGI YANG TERLAMBAT PENCATATANNYA
1989,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 54 TAHUN 1983 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTAMADYA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 54 TAHUN 1983 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTAMADYA
1983,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 221A TAHUN 1975 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 221A TAHUN 1975 TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN PADA KANTOR CATATAN SIPIL SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERKAWINAN SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA
2000,
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-06/MBU/06/ 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/ 2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEW
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR PER-06/MBU/06/ 2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-04/MBU/ 2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN PENGHASILAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEW
2000,
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP – 44 /MBU/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR KEP-117/MBU/2005 TENTANG PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN MASING-MASING DEPUTI DI LINGKU
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP – 44 /MBU/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR KEP-117/MBU/2005 TENTANG PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN MASING-MASING DEPUTI DI LINGKU
2006,
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP-117/MBU/2005 TENTANG PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN MASING-MASING DEPUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR : KEP-117/MBU/2005 TENTANG PEMBAGIAN BUMN YANG MENJADI TUGAS PEMBINAAN MASING-MASING DEPUTI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA
2005,
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: KEP-09A/MBU/2005 TENTANG PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR: KEP-09A/MBU/2005 TENTANG PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUTAN (FIT AND PROPER TEST) CALON ANGGOTA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA
2005,
Regulasi per halaman: