Subjek: KEPRES

Total 2478 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN PARA PEMIMPIN KERJASAMA EKONOMI ASIA – PASIFIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN PARA PEMIMPIN KERJASAMA EKONOMI ASIA – PASIFIK
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1993 TENTANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1993 TENTANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1996 TENTANG PENGALIHAN GERBANG TOL PADA JALAN BEBAS HAMBATAN Prof. Dr. Ir. SEDIJATMO, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1996 TENTANG PENGALIHAN GERBANG TOL PADA JALAN BEBAS HAMBATAN Prof. Dr. Ir. SEDIJATMO, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1995 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PAMONG BELAJAR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1995 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PAMONG BELAJAR
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1994 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1994 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER "AHM - PTHM"
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH SATU KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH SATU KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1996 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR OLEH PT FREEPORT INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1996 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR OLEH PT FREEPORT INDONESIA
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST APARTHEID IN SPORTS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST APARTHEID IN SPORTS
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN ANCOL TIMUR JEMBATAN TIGA-PLUIT DAN TOMANG-GROGOL-PLUIT JUNCTION SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PENYESUAIAN BESARNYA TARIF
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN ANCOL TIMUR JEMBATAN TIGA-PLUIT DAN TOMANG-GROGOL-PLUIT JUNCTION SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PENYESUAIAN BESARNYA TARIF
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1993 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1993/94
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1993 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1993/94
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN TENTANG KARANTINA BAHAN BAKU KULIT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN TENTANG KARANTINA BAHAN BAKU KULIT
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1996 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP PASAR REBO DAN GERBANG TOL SIMPANG SUSUN SENTUL SELATAN DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1996 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP PASAR REBO DAN GERBANG TOL SIMPANG SUSUN SENTUL SELATAN DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1993 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1993/94
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1993 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1993/94
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1996 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL CILEGON BARAT, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1996 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL CILEGON BARAT, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
1996,
Regulasi per halaman: