Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Subjek: KEPRES
Total
2463 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1993 TENTANG PEMERIKSAAN ATAS BARANG IMPOR YANG DIMASUKKAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
1993,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1997 TENTANG PENETAPAN PELABUHAN LAUT KABIL PULAU BATAM SEBAGAI PELABUHAN ALIH KAPAL
1997,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN BASIC AGREEMENT ON THE ASEAN INDUSTRIAL COOPERATION SCHEME
1996,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1995 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI BADAN URUSAN LOGISTIK MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL
1995,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1994 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1994/95
1994,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 30 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL
1993,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1997 TENTANG PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
1997,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN
1996,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
1995,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN PARA PEMIMPIN KERJASAMA EKONOMI ASIA – PASIFIK
1994,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1993 TENTANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
1993,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN SPECIAL AGREEMENT FOR SUBMISSION TO THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE OF THE DISPUTE BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA CONCERNING SOVEREIGNTY OVER PULAU LIGITAN AND PULAU SIPADAN
1997,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1996 TENTANG PENGALIHAN GERBANG TOL PADA JALAN BEBAS HAMBATAN Prof. Dr. Ir. SEDIJATMO, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
1996,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1995 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PAMONG BELAJAR
1995,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1994 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI HUKUM MILITER "AHM - PTHM"
1994,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU
1993,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH SATU KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN
1997,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1996 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR OLEH PT FREEPORT INDONESIA
1996,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI
1995,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
1994,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST APARTHEID IN SPORTS
1993,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI
1997,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN ANCOL TIMUR JEMBATAN TIGA-PLUIT DAN TOMANG-GROGOL-PLUIT JUNCTION SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PENYESUAIAN BESARNYA TARIF
1996,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL
1995,
Presiden dan Wakil Presiden
Halaman Awal
35
36
37
38
39
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi