Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH SATU KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH SATU KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1996 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR OLEH PT FREEPORT INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1996 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR OLEH PT FREEPORT INDONESIA
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEKERJA RADIASI
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST APARTHEID IN SPORTS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION AGAINST APARTHEID IN SPORTS
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN STATUS PELAKSANAAN BEBERAPA PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG SEMULA DITANGGUHKAN ATAU DIKAJI
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN ANCOL TIMUR JEMBATAN TIGA-PLUIT DAN TOMANG-GROGOL-PLUIT JUNCTION SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PENYESUAIAN BESARNYA TARIF
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN ANCOL TIMUR JEMBATAN TIGA-PLUIT DAN TOMANG-GROGOL-PLUIT JUNCTION SEBAGAI JALAN TOL, PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN PENYESUAIAN BESARNYA TARIF
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK BULGARIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1993 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1993/94
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1993 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA RUTIN TAHUN ANGGARAN 1993/94
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN TENTANG KARANTINA BAHAN BAKU KULIT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN TENTANG KARANTINA BAHAN BAKU KULIT
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1996 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP PASAR REBO DAN GERBANG TOL SIMPANG SUSUN SENTUL SELATAN DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1996 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL RAMP PASAR REBO DAN GERBANG TOL SIMPANG SUSUN SENTUL SELATAN DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN AIR SERVICES AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1993 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1993/94
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1993 TENTANG PERINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1993/94
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1995 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1996 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL CILEGON BARAT, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1996 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL CILEGON BARAT, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1994 TENTANG UTUSAN INDONESIA PADA FORUM BISNIS PASIFIK (PACIFIC BUSINESS FORUM)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1994 TENTANG UTUSAN INDONESIA PADA FORUM BISNIS PASIFIK (PACIFIC BUSINESS FORUM)
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1993 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT-KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI TORONTO - CANADA, KARACHI - PAKISTAN, DAN NOUMEA – NEW CALEDONIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1993 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT-KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI TORONTO - CANADA, KARACHI - PAKISTAN, DAN NOUMEA – NEW CALEDONIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1997 TENTANG JARINGAN ANGKUTAN MASSAL METROPOLITAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1997 TENTANG JARINGAN ANGKUTAN MASSAL METROPOLITAN
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN FIFTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KELIMA PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN FIFTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KELIMA PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1995 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1995 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1995/96
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PENGENDALI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI KALIMANTAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PENGENDALI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI KALIMANTAN
1994,
Regulasi per halaman: