Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2012 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN/PENGKAJIAN KEMBALI PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1997 TENTANG PENANGGUHAN/PENGKAJIAN KEMBALI PROYEK PEMERINTAH, BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN SWASTA YANG BERKAITAN DENGAN PEMERINTAH/BADAN USAHA MILIK NEGARA
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1996 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PEREKAYASA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1996 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN PEREKAYASA
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1994 TENTANG TUNJANGAN PEMERIKSA PAJAK, AGEN, STATISTISI, DAN PENYULUH PERINDUSTRIAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1994 TENTANG TUNJANGAN PEMERIKSA PAJAK, AGEN, STATISTISI, DAN PENYULUH PERINDUSTRIAN
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB UNTUK DINAS-DINAS PENERBANGAN ANTARA DAN MELAMPAUI WILAYAH BERDAULAT MASING-MASING
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH PERSATUAN EMIRAT ARAB UNTUK DINAS-DINAS PENERBANGAN ANTARA DAN MELAMPAUI WILAYAH BERDAULAT MASING-MASING
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN SRAGEN, KABUPATEN BOYOLALI, KABUPATEN GROBOGAN, KOTA PROBOLINGGO, DAN KOTA TANGERANG SELATAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN SRAGEN, KABUPATEN BOYOLALI, KABUPATEN GROBOGAN, KOTA PROBOLINGGO, DAN KOTA TANGERANG SELATAN
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1997 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN KEPADA USAHA INDUSTRI TERTENTU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1997 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN KEPADA USAHA INDUSTRI TERTENTU
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH EMPAT BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN N
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMNA TELAH DUA BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMNA TELAH DUA BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMO
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1994 TENTANG PENGELOLAAN MASJID ISTIQLAL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA CONCERNING THE PROTECTION AND ENFORCEMENT OF COPYRIGHT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA CONCERNING THE PROTECTION AND ENFORCEMENT OF COPYRIGHT
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN MAFIA HUKUM
2009,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM (PROTOKOL MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1997 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL ON DISPUTE SETTLEMENT MECHANISM (PROTOKOL MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA)
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1996 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1996 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1996/1997
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1995 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN SANDIMAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1995 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN SANDIMAN
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1994 TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1994 TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO COOPERATION IN FISHERIES
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO COOPERATION IN FISHERIES
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1997 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1997 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1998
1997,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1996 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1996/1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1996 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1996/1997
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI SONGKHLA, THAILAND SELATAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI SONGKHLA, THAILAND SELATAN
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1994 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1994 TENTANG KOMISI PENANGGULANGAN AIDS
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMENUHAN KEKUATAN POKOK MINIMAL ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2010 – 2014
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PERCEPATAN PEMENUHAN KEKUATAN POKOK MINIMAL ALAT UTAMA SISTEM SENJATA TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2010 – 2014
2011,
Regulasi per halaman: