Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SAUDI ARABIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN SAUDI ARABIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUAPULUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUAPULUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 1993
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 1993 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 103 TAHUN 1993 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PARIWISATA DI NUSA DUA BALI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 102 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PARIWISATA DI NUSA DUA BALI
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PARIWISATA DI BANDUNG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 101 TAHUN 1993 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI PARIWISATA DI BANDUNG
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 1993 TENTANG IZIN PENELITIAN BAGI ORANG ASING
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 1993 TENTANG IZIN PENELITIAN BAGI ORANG ASING
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 1996 TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 1996 TENTANG PENYELENGGARAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI BESERTA JANDA/DUDANYA YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA DAN TIMOR TIMUR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI BESERTA JANDA/DUDANYA YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I IRIAN JAYA DAN TIMOR TIMUR
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1993 TENTANG KAWASAN INDUSTRI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1993 TENTANG KAWASAN INDUSTRI
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 1993 TENTANG TATA CARA PENANAMAN MODAL
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN KEBOMAS-MANYAR SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN KEBOMAS-MANYAR SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 1993 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK KE, DARI DAN ANTAR KAWASAN BERIKAT DAN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 1993 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK KE, DARI DAN ANTAR KAWASAN BERIKAT DAN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1996 TENTANG PENGALIHAN GERBANG TOL PADA JALAN BEBAS HAMBATAN Prof.Dr.Ir. SEDIJATMO, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1996 TENTANG PENGALIHAN GERBANG TOL PADA JALAN BEBAS HAMBATAN Prof.Dr.Ir. SEDIJATMO, PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR DAN BESARNYA TARIF TOL
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1993 TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN PABEAN, PERPAJAKAN DAN TATA NIAGA IMPOR BAGI ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1993 TENTANG FASILITAS DAN KEMUDAHAN PABEAN, PERPAJAKAN DAN TATA NIAGA IMPOR BAGI ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1993 TENTANG PEMERIKSAAN ATAS BARANG IMPOR YANG DIMASUKKAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1993 TENTANG PEMERIKSAAN ATAS BARANG IMPOR YANG DIMASUKKAN KE KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 1996 TENTANG BANTUAN PINJAMAN KEPADA PT. KIANI KERTAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 1996 TENTANG BANTUAN PINJAMAN KEPADA PT. KIANI KERTAS
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 1993 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI KEGIATAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PHNOM PENH, KAMBOJA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 1993 TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI KEGIATAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI PHNOM PENH, KAMBOJA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1993 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1993 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT SOSIALIS ARAB LIBYA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN DASAR ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT SOSIALIS ARAB LIBYA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI, ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK
1996,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1989 TENTANG PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK
2006,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN CALON ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
2011,
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2012
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2012
2012,
Regulasi per halaman: