Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1994 TENTANG HARI GURU NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1994 TENTANG HARI GURU NASIONAL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1993 TENTANG PENAMBAHAN RAMP TOL SENTUL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 1993 TENTANG PENAMBAHAN RAMP TOL SENTUL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FILIPINA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1996 TENTANG DEWAN KELAUTAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1996 TENTANG DEWAN KELAUTAN NASIONAL
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1993 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI ANGGOTA KEHORMATAN, ANGGOTA BIASA, DAN SEKRETARIS JENDERAL AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 1993 TENTANG TUNJANGAN JABATAN BAGI ANGGOTA KEHORMATAN, ANGGOTA BIASA, DAN SEKRETARIS JENDERAL AKADEMI ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 8 SANITARY AND PHYTOSANITARYMEASURES TO IMPLEMENT THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT (PROTOKOL 8 KETENTUAN-KETENTUAN DI BIDANG SANITAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL 8 SANITARY AND PHYTOSANITARYMEASURES TO IMPLEMENT THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON THE FACILITATION OF GOODS IN TRANSIT (PROTOKOL 8 KETENTUAN-KETENTUAN DI BIDANG SANITAS
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH DELAPAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH DELAPAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHU
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DEMOKRASI RAKYAT LAOS MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMINDAHAN BANDAR UDARA POLONIAMEDAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 1994 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMINDAHAN BANDAR UDARA POLONIAMEDAN
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR SWASTA)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR SWASTA)
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR SWASTA)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE ISLAMIC CORPORATION FOR THE DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR (PERSETUJUAN PENDIRIAN KORPORASI ISLAM UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR SWASTA)
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1996 TENTANG KETENTUAN POKOK PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1995 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1995 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1994 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION NATUNA INC. YANG MELAKUKAN PENGEBORAN DAN PENGOLAHAN GAS BUMI DALAM RANGKA KONTRAK BAGI HASIL DI KEPULAUAN NATUNA DAN LAUT S
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1994 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN BAGI ESSO EXPLORATION AND PRODUCTION NATUNA INC. YANG MELAKUKAN PENGEBORAN DAN PENGOLAHAN GAS BUMI DALAM RANGKA KONTRAK BAGI HASIL DI KEPULAUAN NATUNA DAN LAUT S
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1993 TENTANG KOORDINASI PENGELOLAAN TATA RUANG NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 1993 TENTANG KOORDINASI PENGELOLAAN TATA RUANG NASIONAL
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG, KEJAKSAAN NEGERI BENGKAYANG, KEJAKSAAN NEGERI CILEGON, KEJAKSAAN NEGERI SENDAWAR, KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA DAN KEJAKSAAN NEGERI TUA PEJAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI CIKARANG, KEJAKSAAN NEGERI BENGKAYANG, KEJAKSAAN NEGERI CILEGON, KEJAKSAAN NEGERI SENDAWAR, KEJAKSAAN NEGERI SANGATTA DAN KEJAKSAAN NEGERI TUA PEJAT
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1996 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1996 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA-MALAYSIA-SINGAPURA
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 1993 TENTANG PERLUASAN BERLAKUNYA ORDONANSI CUKAI ALKOHOL SULINGAN, STAATSBLAD 1898 NOMOR 90 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 PRP TAHUN 1965
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111 TAHUN 1993 TENTANG PERLUASAN BERLAKUNYA ORDONANSI CUKAI ALKOHOL SULINGAN, STAATSBLAD 1898 NOMOR 90 SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 PRP TAHUN 1965
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI EKONOMI MASALAH HUTANG DAN PEMBANGUNAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI EKONOMI MASALAH HUTANG DAN PEMBANGUNAN NEGARA-NEGARA BERKEMBANG
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 1993 TENTANG BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109 TAHUN 1993 TENTANG BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA RELATING TO SCHEDULED AIR SERVICES
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA RELATING TO SCHEDULED AIR SERVICES
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN YORDANIA BERKENAAN DENGAN ANGKUTAN UDARA BERJADWAL
1993,
Regulasi per halaman: