Kategori: Peraturan Pusat

Total 7872 regulasi
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA
2007
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN PENYEDOTAN KAKUS
2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS
2006
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS
2000
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1998/199
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1998/199
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1999 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA PENERIMA TUNJANGAN VETERAN YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1999 TENTANG TUNJANGAN KHUSUS BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA PENERIMA TUNJANGAN VETERAN YANG MENETAP DAN BERTEMPAT TINGGAL DI DAERAH PROPINSI IRIAN JAYA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1998/1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 140 TAHUN 1998 TENTANG PERINCIAN PENGELUARAN RUTIN TAHUN ANGGARAN 1998/1999
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1998 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139 TAHUN 1998 TENTANG TIM RESTRUKTURISASI DAN REHABILITASI PT (PERSERO) PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 138 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA (KEPPRES) NOMOR 138 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN N
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH FEDERASI RUSIA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 119 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 1998 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON-DEPARTEMEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 136 TAHUN 1998 TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI LEMBAGA PEMERINTAH NON-DEPARTEMEN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINASI
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN THE UNITED NATIONS CONVENTIONS TO COMBAT DESERTIFICATION IN THOSE COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT AND/OR DESERTIFICATION, PARTICULARLY IN AFRICA (KONVENSI PERSERIKATAN BA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN THE UNITED NATIONS CONVENTIONS TO COMBAT DESERTIFICATION IN THOSE COUNTRIES EXPERIENCING SERIOUS DROUGHT AND/OR DESERTIFICATION, PARTICULARLY IN AFRICA (KONVENSI PERSERIKATAN BA
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 132 TAHUN 1999 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 1999
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 TAHUN 1999
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 1999 TENTANG PERSIAPAN PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI SULTAN AGENG TIRTAYASA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130 TAHUN 1999 TENTANG PERSIAPAN PENDIRIAN UNIVERSITAS NEGERI SULTAN AGENG TIRTAYASA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO IMPLEMENT THE SECOND PACKAGE OF COMMITMENTS UNDER THE ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 50 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH AUSTRALIA TENTANG PEMELIHARAAN KEAMANAN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 1999 TENTANG PEMBETUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127 TAHUN 1999 TENTANG PEMBETUKAN KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
1999,
Regulasi per halaman: