Kategori: Peraturan Pusat

Total 7872 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH CHILE (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERENMENT OF THE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH CHILE (COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE GOVERENMENT OF THE
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 2019-2038
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 2019-2038
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYAKIT AKIBAT KERJA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENYAKIT AKIBAT KERJA
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR T TAHUN 2019 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN TRANSMISI DAN/ATAU DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR T TAHUN 2019 TENTANG PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN GAS BUMI MELALUI JARINGAN TRANSMISI DAN/ATAU DISTRIBUSI GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA P
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA P
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI INFORMASI PUSAT
2019,
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, DAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 2019-2038
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA INDUK PENCARIAN DAN PERTOLONGAN NASIONAL TAHUN 2019-2038
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABARAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN JABARAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
2019,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DI BAWAHNYA
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TI
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 52 TAHUN 2010 TENTANG PEMINDAHAN IBU KOTA KABUPATEN MADIUN DARI WILAYAH KOTA MADIUN KE WILAYAH KECAMATAN MEJAYAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TI
2019,
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINSI MALUKU
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN NAMA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT MENJADI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR DI PROVINSI MALUKU
2019,
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGAM KERJA SAMA HIBAH BIDANG KELUARGA, PEREMPUAN, ANAK, PEMUDA
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR KEP.6/M.PPN/HK/01/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGAM KERJA SAMA HIBAH BIDANG KELUARGA, PEREMPUAN, ANAK, PEMUDA
2019,
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2009
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2009
2009
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR 12 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
2002
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 65 TAHUN 1999 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR : 65 TAHUN 1999 TENTANG BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
1999
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 10 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN SUKOHARJO
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR : 10 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) KABUPATEN SUKOHARJO
2006
Regulasi per halaman: