Kementerian Keuangan

Information about the author Kementerian Keuangan will soon be added to the site.

Total 1896 regulasi

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJ AK AIR PERMUKAAN, PAJ AK AIR TANAH, DAN PAJ AK PENERANGAN J ALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJ AK AIR PERMUKAAN, PAJ AK AIR TANAH, DAN PAJ AK PENERANGAN J ALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT

2016

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.08/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 260/PMK. 011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.08/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 260/PMK. 011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

2016

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 /PMK.06/20 16 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 248/PMK.06/20 1 1 TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 /PMK.06/20 16 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 248/PMK.06/20 1 1 TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 / PMK. 02/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI ROYALTI HAK PERLINDUNGAN'vARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN DALAM RANGKA PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 / PMK. 02/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI ROYALTI HAK PERLINDUNGAN'vARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN DALAM RANGKA PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 267 /PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR D

PERATURAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 267 /PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR D

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 /PMK.07 /2016 TENTANG KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011, TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGAR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 /PMK.07 /2016 TENTANG KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011, TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGAR

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 /PMK.08/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 92/PMK.08/2014 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA HIBAH KE PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 /PMK.08/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 92/PMK.08/2014 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA HIBAH KE PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING

2016

PERA TURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PMK .01 /2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

PERA TURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PMK .01 /2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K IN DONESIA NOMOR 1/PMK.05/2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SA KIT BHAYANG KARA TING KAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLI K INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K IN DONESIA NOMOR 1/PMK.05/2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SA KIT BHAYANG KARA TING KAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLI K INDONESIA

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 273/PMK.010/2015 TENT ANG B EA MAS U K DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTO R INDUSTRI TERTENTU Menetapkan TAHUN ANGGARAN 20 1 6

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 273/PMK.010/2015 TENT ANG B EA MAS U K DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTO R INDUSTRI TERTENTU Menetapkan TAHUN ANGGARAN 20 1 6

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272/PMK.04/2015DISTRIBUSI II TENTANG PUSAT LOGISTIK BERIKAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272/PMK.04/2015DISTRIBUSI II TENTANG PUSAT LOGISTIK BERIKAT

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 271 /PMK. 06/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN , DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 271 /PMK. 06/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN , DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 270/PMK • . 06/2015 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA INVESTASI PEMERINTAH TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM RANGKA P

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 270/PMK • . 06/2015 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA INVESTASI PEMERINTAH TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM RANGKA P

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269/PMK.010/2015 TENTANG BATASAN HARGA JUAL UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK DAN PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG MEMPEROLEH UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269/PMK.010/2015 TENTANG BATASAN HARGA JUAL UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK DAN PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG MEMPEROLEH UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA NOMOR 268/ PMK. 03/ 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAS KAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPO R DAN/ ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT S TRATEGIS DAN TATA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA NOMOR 268/ PMK. 03/ 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAS KAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPO R DAN/ ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT S TRATEGIS DAN TATA

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN_TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NIL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN_TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NIL

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 266/PMK.07/2015 Menimbang TENT ANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 266/PMK.07/2015 Menimbang TENT ANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 265/PMK.08/2015 TENT ANG FASILITAS DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 265/PMK.08/2015 TENT ANG FASILITAS DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 264 /PMK.08/20 15 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 137 /PMK.08/20 13 TENTANG PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR INTERNASIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 264 /PMK.08/20 15 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 137 /PMK.08/20 13 TENTANG PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR INTERNASIONAL

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 263/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PERJ ANJ IAN DALAM VALUTA ASING YANG DANANYA BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 263/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PERJ ANJ IAN DALAM VALUTA ASING YANG DANANYA BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · NOMOR 262/PMK.05/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 135/PMK.05/2013 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · NOMOR 262/PMK.05/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 135/PMK.05/2013 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 261/PMK.04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 261/PMK.04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260 / PMK. 06/20 15 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGGUNAAN SURPLUS DAN KAPITALISASI MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260 / PMK. 06/20 15 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGGUNAAN SURPLUS DAN KAPITALISASI MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 258 /PMK.02/2015 TENT ANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 258 /PMK.02/2015 TENT ANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

2015

Regulasi per halaman: