Kementerian Keuangan

Information about the author Kementerian Keuangan will soon be added to the site.

Total 1896 regulasi

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 232 /PMK.06/2015 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH MENJADI PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 232 /PMK.06/2015 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN INVESTASI PEMERINTAH DALAM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH MENJADI PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 231 /PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PERENCANAAN, PENELAAHAN, DAN PENETAPAN ALOKASI ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA, DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR . 229/PMK. 04/2015 TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR . 229/PMK. 04/2015 TENTANG MITRA UTAMA KEPABEANAN

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.04/2015 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 228/PMK.04/2015 TENTANG PENGELUARAN BARANG IMPOR UNTUK DIPAKAI

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 227 /PMK. 04/2015 TENTANG NILAI TUKAR MATA UANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BEA MASUK

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 227 /PMK. 04/2015 TENTANG NILAI TUKAR MATA UANG YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN BEA MASUK

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA N OMOR 226/PMK.04/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA N OMOR 226/PMK.04/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 155/PMK.04/2008 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225/PMK.04/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 1 39/PMK. 04 /200 7 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 225/PMK.04/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 1 39/PMK. 04 /200 7 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN DI BIDANG IMPOR

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224/PMK.04/2015 DISTRIBUSI II TENTANG PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 224/PMK.04/2015 DISTRIBUSI II TENTANG PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 223/ PMK. 0 5 / 20 1 5TENT ANG PELAKSANAAN PILOTING SI STEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INTANSI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 223/ PMK. 0 5 / 20 1 5TENT ANG PELAKSANAAN PILOTING SI STEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INTANSI

2015

PERATU RAN MENTERI KEUANGAN RE PU BLIK INDONESIA NOMO R 221/PMIC.010/2015 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (BO PET) DARI NEGARA I NDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND

PERATU RAN MENTERI KEUANGAN RE PU BLIK INDONESIA NOMO R 221/PMIC.010/2015 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYETHYLENE TEREPHTHALATE (BO PET) DARI NEGARA I NDIA, REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK, DAN THAILAND

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 220 /PMK.08/2015 TENTANG TATA CARA PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 220 /PMK.08/2015 TENTANG TATA CARA PEMBIAYAAN PROYEK/KEGIATAN MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219 /PMK. 01/2015 . TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219 /PMK. 01/2015 . TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat NOMOR 218 / PMK. 06 / 20 15 TENTANG TATA CARA PENYIMPANAN DOKUMEN KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang Mengingat NOMOR 218 / PMK. 06 / 20 15 TENTANG TATA CARA PENYIMPANAN DOKUMEN KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.05/2015 TENT ANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 1 3 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 217/PMK.05/2015 TENT ANG PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL NOMOR 1 3 TENTANG PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

2015

PERA TU RAN MENTE RI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216 /PMK. 05/2015 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA

PERA TU RAN MENTE RI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 216 /PMK. 05/2015 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215 /PMK.07/2015 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL BAGI DAERAH INDUK, PROVINSI, DAN/ ATAU DAERAH LAIN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 215 /PMK.07/2015 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ATAU DANA BAGI HASIL BAGI DAERAH INDUK, PROVINSI, DAN/ ATAU DAERAH LAIN YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN HIBAH/BANTUAN PENDANAAN KEPADA DA

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214 /PMK.07/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 188/ PMK. 07 /2012 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214 /PMK.07/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 188/ PMK. 07 /2012 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang NOMOR 213 /PMK.07 /2015 ·' TENT ANG PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang NOMOR 213 /PMK.07 /2015 ·' TENT ANG PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.05/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.05/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211/PMK.02/2015 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO)

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211/PMK.02/2015 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO)

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK. 010/2015 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIK

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK. 010/2015 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIK

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK. 05/2015 TENT ANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK. 05/2015 TENT ANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEKERJA PADA INSTANS

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEKERJA PADA INSTANS

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207 /PMK .010/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207 /PMK .010/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

2015

Regulasi per halaman: