Kementerian Keuangan

Information about the author Kementerian Keuangan will soon be added to the site.

Total 1903 regulasi

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 265/PMK.08/2015 TENT ANG FASILITAS DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 265/PMK.08/2015 TENT ANG FASILITAS DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 264 /PMK.08/20 15 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 137 /PMK.08/20 13 TENTANG PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR INTERNASIONAL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 264 /PMK.08/20 15 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 137 /PMK.08/20 13 TENTANG PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR INTERNASIONAL

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 263/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PERJ ANJ IAN DALAM VALUTA ASING YANG DANANYA BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 263/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PERJ ANJ IAN DALAM VALUTA ASING YANG DANANYA BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · NOMOR 262/PMK.05/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 135/PMK.05/2013 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · NOMOR 262/PMK.05/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 135/PMK.05/2013 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 261/PMK.04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 261/PMK.04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260 / PMK. 06/20 15 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGGUNAAN SURPLUS DAN KAPITALISASI MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 260 / PMK. 06/20 15 TENTANG TATA CARA PENETAPAN PENGGUNAAN SURPLUS DAN KAPITALISASI MODAL LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 258 /PMK.02/2015 TENT ANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 258 /PMK.02/2015 TENT ANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN PENGENAAN SANKSI ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA PERiMBANGAN TERHAD NOMOR 257/PMK.07/2015 TENTANG TATAAP DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CARA PENUNDAAN DAN/ATAU PEMOTONGAN DANA PERiMBANGAN TERHAD NOMOR 257/PMK.07/2015 TENTANG TATAAP DAERAH YANG TIDAK MEMENUHI ALOKASI DANA DESA

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUB LI K INDONESIA NOMOR 256 /PMK. 05/ 2015 TENT ANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUB LI K INDONESIA NOMOR 256 /PMK. 05/ 2015 TENT ANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 255 /PMK. 09/2015 TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 255 /PMK. 09/2015 TENTANG STANDAR REVIU ATAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGA

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 254 /PMK. 05 /20 15 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 254 /PMK. 05 /20 15 TENTANG BELANJA BANTUAN SOSIAL PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONE.S.IA NOMOR 253/PMK. 08/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN UNTUK PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONE.S.IA NOMOR 253/PMK. 08/2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN UNTUK PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 252/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA !URAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN !URAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 252/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA !URAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN !URAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 251 /PMK.06/2015 TENTANG TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 251 /PMK.06/2015 TENTANG TATA CARA AMORTISASI BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TAK BERWUJUD PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250 /PMK.07 /2015 TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAY A ALAM MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 250 /PMK.07 /2015 TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAY A ALAM MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2015

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249 /PMK.07 /2015 TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 249 /PMK.07 /2015 TENTANG PERUBAHAN RINCIAN DANA BAGI HASIL PAJAK TAHUN ANGGARAN 2015

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 248 /PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 162/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJA

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 248 /PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 162/PMK.03/2014 TENTANG TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJA

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.02/2015 TENT ANG BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2016

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 246/PMK.02/2015 TENT ANG BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TAHUN 2016

2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 245/PMK.02/2015 TENT ANG BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 245/PMK.02/2015 TENT ANG BESARAN PERSENTASE DANA OPERASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN TAHUN 2016

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244 /PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244 /PMK.03/2015 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 243/PMK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 243/PMK.05/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 194/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI DENGAN AKHIR TAHUN

2015

PE RATURAN ME NTE R! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242/PMK.010/2015 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK H SECTION DAN I SECTION DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

PE RATURAN ME NTE R! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 242/PMK.010/2015 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK H SECTION DAN I SECTION DARI NEGARA REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

2015

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 241 / PMK.01/ 2015 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 241 / PMK.01/ 2015 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

2015

TERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 240/PMK.01/2015 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFPERATURAN MENORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

TERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 240/PMK.01/2015 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFPERATURAN MENORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

2015

Regulasi per halaman: