Kementerian Keuangan

Information about the author Kementerian Keuangan will soon be added to the site.

Total 1896 regulasi

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 / PMK. 02 / 2 0 1 6 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 / PMK. 02 / 2 0 1 6 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 /PMK.02/2016 TENT ANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA PERUMAHAN DAN SUBSIDI BUNGA KREDIT PERUMAHAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 /PMK.02/2016 TENT ANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA PERUMAHAN DAN SUBSIDI BUNGA KREDIT PERUMAHAN

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 /PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 /PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 133/PMK.05/2015 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 133/PMK.05/2015 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PMK.03/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PMK.03/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 /PMK.07 /2016 Menimbang TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALU SI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 /PMK.07 /2016 Menimbang TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALU SI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG

2016

PERA TURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PMK.010/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 51/KMK.04/2001 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

PERA TURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PMK.010/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 51/KMK.04/2001 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 / PMK.05/ 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 / PMK.05/ 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/ PMK.05/ 2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/ PMK.05/ 2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA KEMENTERIAN AGAMA

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.02/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 201/PMK. 02/2015 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.02/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 201/PMK. 02/2015 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 /PMK.07 /2016 TENT ANG PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 /PMK.07 /2016 TENT ANG PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PMK.06/2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PMK.06/2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 /PMK.05/2016 TENT ANG TATA CARA PELAKSANAAN SUB SIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 /PMK.05/2016 TENT ANG TATA CARA PELAKSANAAN SUB SIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PMK.05/2016 Menimbang TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III NGANJUK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PMK.05/2016 Menimbang TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III NGANJUK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.05/2016 Menimbang TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.05/2016 Menimbang TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 /PMK.07 /2016 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 11/ PMK.07 /2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKS! TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 /PMK.07 /2016 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 11/ PMK.07 /2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKS! TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK I N DONESIA NOMOR 16/PMK.0 10/20 16 T E NT A NG P E R UBAHAN K ELIMA ATAS P ERATURA N MENTE R! K EUA NGAN NOMOR 154/PMK.03/20 10 T ENTA NG P EMUNGUTA N PAJAK P E NGHASILA N PASAL 22 S EHUBUNGA N D E NGAN P EMBAYA RA N A

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK I N DONESIA NOMOR 16/PMK.0 10/20 16 T E NT A NG P E R UBAHAN K ELIMA ATAS P ERATURA N MENTE R! K EUA NGAN NOMOR 154/PMK.03/20 10 T ENTA NG P EMUNGUTA N PAJAK P E NGHASILA N PASAL 22 S EHUBUNGA N D E NGAN P EMBAYA RA N A

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB LIK INDONESIA NOMOR 15/ PMK. 02 / 2 0 1 6 TENT ANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 6

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB LIK INDONESIA NOMOR 15/ PMK. 02 / 2 0 1 6 TENT ANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 6

2016

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.0 6/20 16 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.0 6/20 16 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 /PMK. 0 5/2016 TENT ANG TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN TERBA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 /PMK. 0 5/2016 TENT ANG TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN TERBA

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 2 / PMK. 09/2 016TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RIN KEMENTERIAN KEUANGANSIKO DI LINGKUNGA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 2 / PMK. 09/2 016TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RIN KEMENTERIAN KEUANGANSIKO DI LINGKUNGA

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ll/PMK.05/2016 TENTANG PENYALURAN GAJI MELALUI REKENING PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/ ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA BANK UMUM SECARA TERPUSAT

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ll/PMK.05/2016 TENTANG PENYALURAN GAJI MELALUI REKENING PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/ ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA BANK UMUM SECARA TERPUSAT

2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 10 /PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 13/PMK.02/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN U

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 10 /PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 13/PMK.02/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN U

2016

Regulasi per halaman: