Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBL IK INDONES IA NOMOR 128/PMK.OS/2017 TENTANG PERUBA HAN ATAS PERATURAN MENTER ! KEUANGAN NOMOR 1 26 / PMK. OS / 20 1 6 TENTANG TATA CA RA PELAKSANA AN SERT IF IKAS I B ENDA HARA PADA SATUAN KER JA PENGELOLA ANGGARAN PENDA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBL IK INDONES IA NOMOR 128/PMK.OS/2017 TENTANG PERUBA HAN ATAS PERATURAN MENTER ! KEUANGAN NOMOR 1 26 / PMK. OS / 20 1 6 TENTANG TATA CA RA PELAKSANA AN SERT IF IKAS I B ENDA HARA PADA SATUAN KER JA PENGELOLA ANGGARAN PENDA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.07/2017 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DAN TAMBAHAN DANA ALOKASI KHUSUS FISH( PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 201 7
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.07/2017 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DAN TAMBAHAN DANA ALOKASI KHUSUS FISH( PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 201 7
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 /PMK. 010/2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KEI'IGA ATAS JASA YANG DIBER
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 /PMK. 010/2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KEI'IGA ATAS JASA YANG DIBER
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA NOMOR 125/PMK.OS/2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN PEMBIA Y AAN INFRASTRUKTU R DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA NOMOR 125/PMK.OS/2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN PEMBIA Y AAN INFRASTRUKTU R DAERAH
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/PMK.010/2017 TENTANG SASARAN INFLASI TAHUN 2019, TAHUN 2020, DAN TAHUN 2021
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/PMK.010/2017 TENTANG SASARAN INFLASI TAHUN 2019, TAHUN 2020, DAN TAHUN 2021
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 261/PMK. 04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 261/PMK. 04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I NDONESIA NOM OR 122/PMK.04/2017 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR, DAN / ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I NDONESIA NOM OR 122/PMK.04/2017 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR, DAN / ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.07/2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.07/2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDON ESIA NOMOR 120/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN N OMOR 47 / PM K . 0 4/ 20 1 2 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN S EBAGAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDON ESIA NOMOR 120/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN N OMOR 47 / PM K . 0 4/ 20 1 2 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN S EBAGAI
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK.07/2017 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK.07/2017 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 /PMK.06/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 /PMK.06/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/PMK.07/2017 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/PMK.07/2017 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116/PMK.010/2017 TENTANG BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116/PMK.010/2017 TENTANG BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.OS/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 32/PMK.OS/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.OS/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 32/PMK.OS/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/ PMK.02/ 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN IMBALAN (FEE) KEPADA PENJUAL MINYAK DAN/ ATAU GAS BUMI BAGIAN NEGARA YANG DIBEBANKAN PADA BAGIAN NEGARA DARI PENERIMAAN HASIL PENJUALAN MINYAK DAN/ ATAU GAS
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114/ PMK.02/ 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN IMBALAN (FEE) KEPADA PENJUAL MINYAK DAN/ ATAU GAS BUMI BAGIAN NEGARA YANG DIBEBANKAN PADA BAGIAN NEGARA DARI PENERIMAAN HASIL PENJUALAN MINYAK DAN/ ATAU GAS
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 /PMK. 0 4 /20 17 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 /PMK. 0 4 /20 17 TENTANG PENGGUNAAN SENJATA API DINAS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 / PMK.07 / 20 1 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 50 / PMK.07 / 20 1 7 TENTANG PENGELOLAAN TRANS FER KE DAERAH DAN DANA DESA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 / PMK.07 / 20 1 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 50 / PMK.07 / 20 1 7 TENTANG PENGELOLAAN TRANS FER KE DAERAH DAN DANA DESA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.06/2017 TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 111/PMK.06/2017 TENTANG PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110/PMK. 06/2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL OLEH MENTERI KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 110/PMK. 06/2017 TENTANG PENGELOLAAN ASET EKS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL OLEH MENTERI KEUANGAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG PADA KEMENTERIAN AGAMA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 109/PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG PADA KEMENTERIAN AGAMA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/ PMK.06 / 2 017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 108/ PMK.06 / 2 017 TENTANG TATA CARA PENETAPAN NILAI KEKAYAAN AWAL PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 /PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 107 /PMK.03/2017 TENTANG PENETAPAN SAAT DIPEROLEHNYA DIVIDEN DAN DASAR PENGHITUNGANNYA OLEH WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAS PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA DI LUAR NEGERI SELAIN BADAN USAHA YANG MENJUAL
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 /PMK.06/2017 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 106 /PMK.06/2017 TENTANG PENGELOLAAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BAWAH PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MENTERI KEUANGAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/PMK. 05/2017 TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM NEGARA DAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 104/PMK. 05/2017 TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LINGKUP BENDAHARA UMUM NEGARA DAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
2017,
Regulasi per halaman: