Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79/PMK.05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KESEHATAN PARU MASYARAKAT SURAKARTA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.02/2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 33/PMK.02/2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.02/2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 33/PMK.02/2016 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 77/PMK.05/2017 TENT ANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 77/PMK.05/2017 TENT ANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76/PMK.05/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPU
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76/PMK.05/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPU
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75/PMK.05/2017 TENT ANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75/PMK.05/2017 TENT ANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN PENGHASILAN KETIGA BELAS KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NONPEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NONSTRUKTURAL
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/PMK.05/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 96/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74/PMK.05/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 96/PMK.05/2016 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN GAJI, PENSIUN, ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL,
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 3 / PMK. 03 / 20 1 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70 / PMK. 03 / 20 1 7 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFO RMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 3 / PMK. 03 / 20 1 7 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70 / PMK. 03 / 20 1 7 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFO RMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 /PMK.02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 82/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL LAYANAN POS UNIVERSAL
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 /PMK.02/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 82/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL LAYANAN POS UNIVERSAL
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/PMK.02/2017 TENTANG PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI JURAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEM
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71/PMK.02/2017 TENTANG PELAPORAN PENGELOLAAN AKUMULASI JURAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEM
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 / PMK. 03 / 2 0 1 7 TENT ANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 / PMK. 03 / 2 0 1 7 TENT ANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PMK.05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69/PMK.05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATCRAN.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 /PMK.03/2017 TENT ANG PERU3P_HAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUP_NGAN NOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAC PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMB
PERATCRAN.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 /PMK.03/2017 TENT ANG PERU3P_HAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUP_NGAN NOMOR 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGURANGAN ATAC PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, PEMB
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/PMK.02/2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 66/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BENIH
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/PMK.02/2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 66/PMK.02/2013 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BENIH
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDO:'..'JES=A NOMOR 66 /PMK.03/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 T
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDO:'..'JES=A NOMOR 66 /PMK.03/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.03/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI BUNGA YANG TERBIT BERDASARKAN PASAL 19 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 T
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 / PMK.06/2017 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 / PMK.06/2017 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA ASET TETAP PADA ENTITAS PEMERINTAH PUSAT
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 64/PMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 255/PMK.010/2016 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 64/PMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 255/PMK.010/2016 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTOR INDUSTRI TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.010/2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 30/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONES.IA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KE
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.010/2017 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 30/PMK.010/2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONES.IA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KE
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK .08/2017 TENT ANG PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SEKTOR PANAS BUMI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/PMK .08/2017 TENT ANG PENGELOLAAN DANA PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR SEKTOR PANAS BUMI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 /PMK. 02/2017 TENT ANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 /PMK. 02/2017 TENT ANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS ANGGARAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 84 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 35 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 35) TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK BALING-BALING PESAWAT TERBANG (AIRWORTHINESS
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 84 TAHUN 2015 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 35 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 35) TENTANG STANDAR KELAIKUDARAAN UNTUK BALING-BALING PESAWAT TERBANG (AIRWORTHINESS
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 83 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 83 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 40 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGECUALIAN (EXEMPTIONS) DARI KEWAJIBAN PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN, KEAMANAN DAN PELAYANAN PENERBANGAN SIPIL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 82 TAHUN 2015 TENTANG PENGECUALIAN (EXEMPTIONS) DARI KEWAJIBAN PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN, KEAMANAN DAN PELAYANAN PENERBANGAN SIPIL
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROFIL KOMPETENSI INDIVIDU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROFIL KOMPETENSI INDIVIDU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 80 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 26 TAHUNN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBRANGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 80 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 26 TAHUNN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PENYEBRANGAN
2015,
Regulasi per halaman: