Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MEDAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 151/PMK .05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 151/PMK .05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM AKADEMI TEKNIK DAN KESELAMATAN PENERBANGAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/PMK.OlO/ 2017 TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA . LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/PMK.OlO/ 2017 TENTANG PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA . LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK. 01/2017 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK. 01/2017 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA PAWANG ANJING PELACAK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/ PMK.08/ 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/ PMK.08/ 2017 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/ LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEK
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 / PMK. 03 / 2 017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PEN CABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 147 / PMK. 03 / 2 017 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN WAJIB PAJAK DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGUKUHAN DAN PEN CABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/ PMK.010/201 7 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146/ PMK.010/201 7 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMIZ. 05/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG I JASA DITERIMA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 145/PMIZ. 05/2017 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBELUM BARANG I JASA DITERIMA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 144/PMK.07 /2017 TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 20 1 7
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 144/PMK.07 /2017 TENTANG RINCIAN KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL MENURUT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 20 1 7
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2017 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 143/PMK.02/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2017 ATAS KINERJA ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA TAHUN ANGGARAN 2016
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142jPMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 267 /PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG AT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 142jPMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 267 /PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG AT
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 IPMK.08I2 0 17 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DAN DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 141 IPMK.08I2 0 17 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMPATAN PADA INVESTASI DI PASAR KEUANGAN DAN DI LUAR PASAR KEUANGAN DALAM RANG
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I N DONESIA NOMOR 140 /PMK.03/20 17 TENTANG TATA CARA PENGECUALIA N PEMOTONGAN PAJAK PENG HASILAN ATAS HASIL I NVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA JAMINA N SOSIA L
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I N DONESIA NOMOR 140 /PMK.03/20 17 TENTANG TATA CARA PENGECUALIA N PEMOTONGAN PAJAK PENG HASILAN ATAS HASIL I NVESTASI ATAU PENGEMBANGAN DANA DARI ASET DANA JAMINA N SOSIA L
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI lURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 139/PMK.02/2017 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI lURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEJABAT NEGARA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 /PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 /PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 136/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 136/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135jPMK. 06/20 1 7 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 78/PMK. 06/20 15 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO) DI BAWAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135jPMK. 06/20 1 7 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 78/PMK. 06/20 15 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO) DI BAWAH
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134jPMK.010/2017 TENTANO. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134jPMK.010/2017 TENTANO. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.01/2017 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 44/PMK.Ol/2007 TENTANG SINERGI TUGAS DAN PROSES BISNIS DI BIDANG KEBIJAKAN FISKAL DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.01/2017 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 44/PMK.Ol/2007 TENTANG SINERGI TUGAS DAN PROSES BISNIS DI BIDANG KEBIJAKAN FISKAL DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NE
2017,
PE RATU RAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 132/ P MK.06/2017 TENTANG PETUNJUK TEKBL IK IN D ONESI A NNIS JABATAN FUNGSI ONAL PENILAI PEMERINTAH
PE RATU RAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 132/ P MK.06/2017 TENTANG PETUNJUK TEKBL IK IN D ONESI A NNIS JABATAN FUNGSI ONAL PENILAI PEMERINTAH
2017,
PERAT URAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 / PMK. 0 3/ 20 17 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERAT URAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 76 / PMK. 0 3/ 20 13 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNT UK PERTAMBANGAN MINYAK BU
PERAT URAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 / PMK. 0 3/ 20 17 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERAT URAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 76 / PMK. 0 3/ 20 13 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNT UK PERTAMBANGAN MINYAK BU
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK.010/2017 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK.010/2017 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28IPMK.010I2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28IPMK.010I2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA
2017,
Regulasi per halaman: