Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Subjek: Peraturan Menteri
Total
4295 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138/PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 137 /PMK.OS/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN SURABAYA PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOM OR 136/PMK. 05/2017 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 135jPMK. 06/20 1 7 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 78/PMK. 06/20 15 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN ( PERSERO) DI BAWAH
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 134jPMK.010/2017 TENTANO. PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN DARI PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA YANG DITERIMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TERTENTU TAHUN ANGGARAN 2017
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 133/PMK.01/2017 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 44/PMK.Ol/2007 TENTANG SINERGI TUGAS DAN PROSES BISNIS DI BIDANG KEBIJAKAN FISKAL DAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NE
2017,
Kementerian Keuangan
PE RATU RAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 132/ P MK.06/2017 TENTANG PETUNJUK TEKBL IK IN D ONESI A NNIS JABATAN FUNGSI ONAL PENILAI PEMERINTAH
2017,
Kementerian Keuangan
PERAT URAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 131 / PMK. 0 3/ 20 17 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERAT URAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 76 / PMK. 0 3/ 20 13 TENTANG PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERTAMBANGAN UNT UK PERTAMBANGAN MINYAK BU
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 130/PMK.010/2017 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK CANAl LANTAIAN DARI BESI ATAU BAJA BUKAN PADUAN
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 129/PMK.010/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28IPMK.010I2017 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA ASEAN-AUSTRALIA-NEW ZEALAND FREE TRADE AREA
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBL IK INDONES IA NOMOR 128/PMK.OS/2017 TENTANG PERUBA HAN ATAS PERATURAN MENTER ! KEUANGAN NOMOR 1 26 / PMK. OS / 20 1 6 TENTANG TATA CA RA PELAKSANA AN SERT IF IKAS I B ENDA HARA PADA SATUAN KER JA PENGELOLA ANGGARAN PENDA
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 127/PMK.07/2017 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI UMUM DAN TAMBAHAN DANA ALOKASI KHUSUS FISH( PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 201 7
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 126 /PMK. 010/2017 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KEI'IGA ATAS JASA YANG DIBER
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONE SIA NOMOR 125/PMK.OS/2017 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN DANA JAMINAN PENUGASAN PEMBIA Y AAN INFRASTRUKTU R DAERAH
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 124/PMK.010/2017 TENTANG SASARAN INFLASI TAHUN 2019, TAHUN 2020, DAN TAHUN 2021
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 123/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 261/PMK. 04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K I NDONESIA NOM OR 122/PMK.04/2017 TENTANG PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG BEA MASUK, BEA KELUAR, DAN / ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 121/PMK.07/2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN TUNGGAKAN PINJAMAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI PEMOTONGAN DANA ALOKASI UMUM DAN/ ATAU DANA BAGI HASIL
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDON ESIA NOMOR 120/PMK.04/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN N OMOR 47 / PM K . 0 4/ 20 1 2 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN S EBAGAI
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119/PMK.07/2017 TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 /PMK.06/2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117/PMK.07/2017 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERA
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116/PMK.010/2017 TENTANG BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115/PMK.OS/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 32/PMK.OS/2014 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK
2017,
Kementerian Keuangan
Halaman Awal
30
31
32
33
34
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi