Total 22337 regulasi
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEBENCANAAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KEBENCANAAN
2024,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENYUSUNAN NERACA KOMODITAS PERIKANAN
2024,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALU
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 90 TAHUN 2021 TENTANG PEMBANGUNAN DAN EVALU
2024,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
2024,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK NOL RUPIAH ATAS JASA LAYANAN NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK NOL RUPIAH ATAS JASA LAYANAN NIKAH ATAU RUJUK DI LUAR KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN
2024,
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI JAWA DWIPA KLATEN JAWA TENGAH
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI JAWA DWIPA KLATEN JAWA TENGAH
2024,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 11 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR TERMINAL TIPE A TIRTONAD
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 11 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR TERMINAL TIPE A TIRTONAD
2024,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 6 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 12 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 6 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
2024,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 14 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 14 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 55 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LIN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 15 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 55 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LIN
2024,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 16 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN, KUALIFIKASI, DAN SERTIFIKASI ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 16 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN, KUALIFIKASI, DAN SERTIFIKASI ASESOR SUMBER DAYA MANUSIA PERKERETAAPIAN
2024,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.03/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS MENGENAI AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KAIN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK KARPET DAN TEKSTIL PENUTUP LANTAI LAINNYA
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG TATA LAKSANA PELAYANAN DAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2024 TENTANG TATA LAKSANA PELAYANAN DAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.02/2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN KONTRIBUSI IURAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN, I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78/PMK.02/2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN KONTRIBUSI IURAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN, I
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KACA ISOLASI SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KACA ISOLASI SECARA WAJIB
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KALSIUM KARBIDA SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KALSIUM KARBIDA SECARA WAJIB
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAHAN ISOLASI PANAS, PENYERAP SUARA, DAN TAHAN API DARI MINERAL WOOL SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK BAHAN ISOLASI PANAS, PENYERAP SUARA, DAN TAHAN API DARI MINERAL WOOL SECARA WAJIB
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 56/M-IND/PER/6/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERIND
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 56/M-IND/PER/6/2011 TENTANG SISTEM AKUNTANSI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERIND
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL DAN PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN PERTIMBANGAN TEKNIS IMPOR BAHAN BAKU MINUMAN BERALKOHOL DAN PREPARAT BAU-BAUAN MENGANDUNG ALKOHOL
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKU
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2024 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKU
2024,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi