Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10353 regulasi
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 42 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANNAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 42 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2016 TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API KELAS EKONOMI UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAYANNAN
2017,
P ERATURAN MENT ERI KEUANGAN REPUBLI
P ERATURAN MENT ERI KEUANGAN REPUBLI
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/M-IND/PER/5/2017 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 74/M-IND/PER/10/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONE
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/M-IND/PER/5/2017 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 74/M-IND/PER/10/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONE
2017,
P ERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170/PMK.02/2016 TENTANG PENYEDIAAN DANA PROGRAM PENYESUAIAN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
P ERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 170/PMK.02/2016 TENTANG PENYEDIAAN DANA PROGRAM PENYESUAIAN PENSIUN EKS PEGAWAI NEGERI SIPIL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PADA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 41 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169/PMK.01/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 211/PMK.01/2014 TENTANG HARi DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 169/PMK.01/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 211/PMK.01/2014 TENTANG HARi DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 40 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS MELALUI PEMBATASAN OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR DAN PENUTUPAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 40 TAHUN 2017 TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS MELALUI PEMBATASAN OPERASIONAL KENDARAAN BERMOTOR DAN PENUTUPAN UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA MASA ANGKUTAN LEBARAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 /PMK.08/2016 TENT ANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN OBLIGASI DALAM RANGI{A PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 168 /PMK.08/2016 TENT ANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN OBLIGASI DALAM RANGI{A PERCEPATAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/M-IND/PER/5/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 05/M-IND/PER/1/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL IN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/M-IND/PER/5/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 05/M-IND/PER/1/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL IN
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 /PMK.01/2016 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 167 /PMK.01/2016 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 39 TAHUN 2017 TENTANG PENDAFTARAN DAN KEBANGSAAN KAPAL
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 /PMK.01/2016 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 166 /PMK.01/2016 TENT ANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 /PMK. 01/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 174 /PMK. 01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 /PMK. 01/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 174 /PMK. 01/2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M-IND/PER/5/2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/M-IND/PER/5/2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 11/M-IND/PER/2/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 38 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 38 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 25 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 35 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 35 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL PERINTIS MILIK NEGARA
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 37 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 105 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEK
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 37 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 105 TAHUN 2014 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEK
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 36 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 36 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA NOMOR 164/PMIZ.01/2016 TENTANG MEKANI S M E PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA AWAK KAPAL PATROL! DI LI NGKUNGAN PANGKALAN SARANA O PERAS! B EA DAN CUKAI
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK IND ONESIA NOMOR 164/PMIZ.01/2016 TENTANG MEKANI S M E PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA AWAK KAPAL PATROL! DI LI NGKUNGAN PANGKALAN SARANA O PERAS! B EA DAN CUKAI
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-IND/PER/5/2017 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/M-IND/PER/5/2017 TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 /PMK. 02/2016 TENT ANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 /PMK. 02/2016 TENT ANG PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M-IND/PER/5/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/M-IND/PER/5/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA BATANGAN UNTUK KEPERLUAN UMUM SECARA WAJIB
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN RENCANA INVESTASI PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 34 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PERSETUJUAN RENCANA INVESTASI PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/M-IND/PER/5/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/M-IND/PER/5/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB
2017,
Regulasi per halaman: