Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Kategori: Peraturan Kementerian
Total
10353 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 68 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM PELATIHAN BAGI PERSONEL TEKNIS DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
2017,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4/PMK.08/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 43/PMK.08/2013 TENTANG LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 67 TAHUN 2017 TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMENUHAN STANDAR KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL (EXEMPTION)
2017,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA KAWAT BAJA BETON PRATEKAN UNTUK KEPERLUAN KONSTRUKSI BETON SECARA WAJIB
2017,
Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/M-IND/PER/7/2017 TENTANG PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN INDUSTRI MENENGAH MELALUI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
2017,
Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 66 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 42 TAHUN 2001 TENTANG SERTIFIKASI PENERBANG DAN INSTRUKTUR TERBANG
2017,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 3/PMK.05/2017 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM . POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 65 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 170 {CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 170) TENTANG PERATURAN LALU LINTAS PENERBANGAN (AIR TRAFFIC RULES)
2017,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PMK.06/2017 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 106/PMK.06/2009 TENTANG TATA CARA PENGUSULAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN DEWAN DIREKTUR LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONES
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK I NDONESIA NOMOR 1/PMI<.010/2017 TENTANG PE NGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP BA RA NG IMPO R BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE DARI NEGARA THAILAND DAN VIETNAM
2017,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 64 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 57 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 141 {CIVIL AVIATION SAFETYREGULATIONS PART 14
2017,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTERl PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 63 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN MENTERl PERHUBUNGAN NOMOR KM 18 TAHUN 2002 TENTANG PERSYARATAN-PERSYARATAN SERTIFIKASI DAN OPERASI BAGI PERUSAHAAN ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTU
2017,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLI K I N D O NESIA NOMOR 187/PMK.07/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PE"RATURAN MENTER! KEUANGAN N O M O R 4 8/PMK. 0 7 /2 0 1 6 TENTANG PENGELO LAAN TRANSFER KE DAE RAH DAN DANA DESA
2016,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 62 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 19 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 19) TENTANG SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN (SAFETY MANAGEMENT SYSTEM)
2017,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 61 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 28 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 121 {CIVIL AVIATION SAFETYREGULATION PART 12
2017,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 56 TAHUN 2017 TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN JABATAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 186/PMK.07/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 139/PMK.07 /2016 TENTANG PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN
2016,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERl PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 57 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERl PERHUBUNGAN NOMOR KM 17 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 145 AMANDEMEN 3 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULAT
2017,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 185/PMK.05/2016 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BALAI BESAR PENDIDIKAN PENYEGARAN DAN PENINGKATAN ILMU PELAYARAN PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2016,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/M-IND/PER/7/2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU
2017,
Kementerian Perindustrian
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/PMK.05/2016 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
2016,
Kementerian Keuangan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 59 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 16 TAHUN 2010 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL(PKPS) BAGIAN 63 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS (C
2017,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 58 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 29 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 36 AMANDEMEN 1 (CIVIL AVIATION SAFETYREGULATIO
2017,
Kementerian Perhubungan
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 183 /PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 36/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BE
2016,
Kementerian Keuangan
Halaman Awal
272
273
274
275
276
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi