Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10911 regulasi
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEHUTANAN
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEHUTANAN
2025,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG CUTI BERSAMA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) PADA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PENAWARAN PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) PADA
2025,
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG VERIFIKASI DAN PENGAWASAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG VERIFIKASI DAN PENGAWASAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI
2025,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 2 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 35 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN UDARA
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU SERTA PAJAK PENJ
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU SERTA PAJAK PENJ
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG KETENTUAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK DAN BESARAN TERTENTU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
2025,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2025
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH DALAM RANGKA STIMULUS EKONOMI TAHUN ANGGARAN 2025
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS HALU OLEO
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS HALU OLEO
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS MULAWARMAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIVERSITAS MULAWARMAN
2025,
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG REDISTRIBUSI GURU APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG REDISTRIBUSI GURU APARATUR SIPIL NEGARA PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENCABUTAN SURAT IZIN PEREKRUTAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PELAKSANAAN PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2025
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
2025
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
PERATURAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN DI UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMASYARAKATAN
2025
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMAKAI TERDAHULU
PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMAKAI TERDAHULU
2025,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN PELATIH OLAHRAGA DAN ASISTEN PELATIH OLAHRAGA
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG STANDAR KOMPETENSI TENAGA KEOLAHRAGAAN PELATIH OLAHRAGA DAN ASISTEN PELATIH OLAHRAGA
2025,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
2025,
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI KEPEMUDAAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
2025,
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2025 TENTANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN
2025,
Regulasi per halaman: