Kategori: Peraturan Kementerian

Total 10970 regulasi
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI SERAT STAPEL RAYIN VISKOSA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI SERAT STAPEL RAYIN VISKOSA
2024,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI BAJA BATANGAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI BAJA BATANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PERCEPATAN PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA TRANSISI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PERCEPATAN PENGISIAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA MASA TRANSISI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
2024,
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DALAM BENTUK PENANGKARAN, PEMELIHARAAN UNTUK KESENANGAN, PERDAGANGAN, DAN PERAGAAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DALAM BENTUK PENANGKARAN, PEMELIHARAAN UNTUK KESENANGAN, PERDAGANGAN, DAN PERAGAAN
2024,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG OBAT IKAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG OBAT IKAN
2024,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2024 TENTANG PUSAT PELATIHAN MANDIRI KELAUTAN DAN PERIKANAN
2024,
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN S
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN S
2024,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN RP0,00 (NOL
2024,
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK SISTEM KOMUNIKASI MICROWAVE LINK
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO UNTUK SISTEM KOMUNIKASI MICROWAVE LINK
2024,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RUMAH SAKIT PENDIDIKAN PENYELENGGARA UTAMA
2024,
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
2024,
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG INDEKS DESA
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG INDEKS DESA
2024,
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PERDAGANGAN ANTARPULAU
2024,
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN ASET PADA MASA TRANSISI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENGGUNAAN ANGGARAN DAN ASET PADA MASA TRANSISI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAERAH DAN SUKUK DAERAH OLEH PEMERINTAH DAERAH
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2024 TENTANG SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBEBASAN CUKAI
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PERPAJAKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN PAJAK PENGHASILAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROYEK PEMERI
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM KERJA SAMA OPERASI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2024 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DALAM KERJA SAMA OPERASI
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN BEA METERAI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN BEA METERAI
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEJABAT NEGARA, MANTAN PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDO
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 77 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEJABAT NEGARA, MANTAN PEJABAT NEGARA, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDO
2024,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2024 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BIDANG PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2024,
Regulasi per halaman: