Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PABEAN DAN PERPAJAKAN ATAS IMPOR ATAU PENYERAHAN KOMPONEN DAN KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM USAHA PERTAKSIAN
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN HARI LIBUR SELAMA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN PARA PEMIMPIN KERJASAMA EKONOMI ASIA-PASIFIK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA DAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1994 TENTANG PENETAPAN HARI LIBUR SELAMA PENYELENGGARAAN PERTEMUAN PARA PEMIMPIN KERJASAMA EKONOMI ASIA-PASIFIK DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA RAYA DAN KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BO
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1986 TENTANG TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1986 TENTANG TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN N
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1996 TENTANG TIM KOORDINASI WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA-PHILIPINA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1996 TENTANG TIM KOORDINASI WILAYAH PERTUMBUHAN BRUNEI DARUSSALAM-INDONESIA-MALAYSIA-PHILIPINA
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1995 TENTANG REKLAMASI PANTAI KAPUKNAGA, TANGERANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 1995 TENTANG REKLAMASI PANTAI KAPUKNAGA, TANGERANG
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1994 TENTANG TIM PENGADAAN ALAT UTAMA PERTAHANAN KEAMANAN/ ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1994 TENTANG TIM PENGADAAN ALAT UTAMA PERTAHANAN KEAMANAN/ ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1973 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1988
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1973 TENTANG BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 7 TAHUN 1988
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1996 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA MALAYSIA-THAILAND
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1996 TENTANG TIM KOORDINASI SEGITIGA PERTUMBUHAN INDONESIA MALAYSIA-THAILAND
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL ANCOL TIMUR DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA PENYESUAIAN BESARNYA TARIF TOL TOMANG-CAWANG-TANJUNG PRIOK-ANCOL TIMUR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL ANCOL TIMUR DAN PENETAPAN GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA PENYESUAIAN BESARNYA TARIF TOL TOMANG-CAWANG-TANJUNG PRIOK-ANCOL TIMUR
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1994 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI BOMBAY - INDIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1994 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI BOMBAY - INDIA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK POLANDIA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA Sdr. EddY Tanumihardja/Tan Eng Hong
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI KEPADA Sdr. EddY Tanumihardja/Tan Eng Hong
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1996 TENTANG PEMBANGUNAN PULAU NATUNA SEBAGAI KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1995 TENTANG HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1995 TENTANG HARI KEBANGKITAN TEKNOLOGI NASIONAL
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN LUAS KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) PT CIBINONG CENTER INDUSTRIAL ESTATE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN LUAS KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) PT CIBINONG CENTER INDUSTRIAL ESTATE
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH REGARDING THE HEADQUARTERS SEAT OF THE CENTER
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE CENTER FOR INTERNATIONAL FORESTRY RESEARCH REGARDING THE HEADQUARTERS SEAT OF THE CENTER
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2002 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK IKAZAKHSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK IKAZAKHSTAN MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BEIRUT, LEBANON
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BEIRUT, LEBANON
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT DHARMALA - RETIRE SERVICEMENT ENGINEERING AGENCY INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT DHARMALA - RETIRE SERVICEMENT ENGINEERING AGENCY INDUSTRIAL ESTATE UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESI
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2002 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA LEGIUN VETERAN REPUBLIK INDONESIA
2002,
Regulasi per halaman: