Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 166 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIMA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 166 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIMA
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 165 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA TIM DOKTER KEPRESIDENAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 164 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA TIM DOKTER KEPRESIDENAN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 164 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PARE-PARE
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 164 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PARE-PARE
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 TAHUN 1999 TENTANG HARI JUANG TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 TAHUN 1999 TENTANG HARI JUANG TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 TAHUN 1998 TENTANG SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 163 TAHUN 1998 TENTANG SEKOLAH TINGGI ILMU STATISTIK
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI AKHIR PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL ESELON I
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA UNTUK MEMBANTU SATUAN TUGAS KHUSUS MASALAH PULAU LIGITAN DAN PULAU SIPADAN DI MAHKAMAH INTERNASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 162 TAHUN 1998 TENTANG PENUNJUKAN PENGACARA DAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA UNTUK MEMBANTU SATUAN TUGAS KHUSUS MASALAH PULAU LIGITAN DAN PULAU SIPADAN DI MAHKAMAH INTERNASIONAL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN MARITIM INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 161 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN MARITIM INDONESIA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPBULIK INDONESIA NOMOR 161 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (LABA US
KEPUTUSAN PRESIDEN REPBULIK INDONESIA NOMOR 161 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN (LABA US
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 1999 TENTANG MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA PETRUS HARI HARIYANTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 1999 TENTANG MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA PETRUS HARI HARIYANTO
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTO
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 160 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTO
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB SURIAH MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB SURIAH MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB SURIAH MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB SURIAH MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158 TAHUN 1999 TENTANG MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA PARA TERPIDANA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158 TAHUN 1999 TENTANG MEMBERIKAN AMNESTI KEPADA PARA TERPIDANA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VENEZUELA BESERTA PROTOKOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK DAN PENGHINDARAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK VENEZUELA BESERTA PROTOKOL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN AMNESTI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN AMNESTI
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MONGOLIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MONGOLIA MENGENAI PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156 TAHUN 1999 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MILITER PRESIDEN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PRSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UNI EMIRAT ARAB TENTANG PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PRSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UNI EMIRAT ARAB TENTANG PENGHIDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOK
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 TAHUN 1999 TENTANG TIM PENGKAJIAN PEMBENTUKAN LEMBAGA OMBUDSMAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 TAHUN 1999 TENTANG TIM PENGKAJIAN PEMBENTUKAN LEMBAGA OMBUDSMAN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA TENTANG PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA DAN PENCEGAHAN PENGELAKAN PAJAK ATAS PENGHASILAN BESERTA PROTOKOL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 1988 TENTANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL
1999,
Regulasi per halaman: