Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2002 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2002 TENTANG UANG KEHORMATAN BAGI HAKIM AD HOC
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL SERANG BARAT, CILEGON TIMUR, DAN SIMPANG SUSUN CIKUPA DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1995 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL SERANG BARAT, CILEGON TIMUR, DAN SIMPANG SUSUN CIKUPA DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRIPT LAMHOTMA UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRIPT LAMHOTMA UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1993 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANCOUVER -CANADA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1993 TENTANG PENINGKATAN KONSULAT REPUBLIK INDONESIA DI VANCOUVER -CANADA MENJADI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2002 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1995 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1995 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1996
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1993 TENTANG PENGHARGAAN KEPADA MANTAN ANGGOTA BADAN KEAMANAN RAKYAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1993 TENTANG PENGHARGAAN KEPADA MANTAN ANGGOTA BADAN KEAMANAN RAKYAT
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO, PENGADILAN AGAMA SENGETI, PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU, PENGADILAN AGAMA DEPOK, PENGADILAN AGAMA CILEGON, PENGADI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO, PENGADILAN AGAMA SENGETI, PENGADILAN AGAMA GUNUNG SUGIH, PENGADILAN AGAMA BLAMBANGAN UMPU, PENGADILAN AGAMA DEPOK, PENGADILAN AGAMA CILEGON, PENGADI
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK KONFERENSI TINGKAT MENTERI ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK KONFERENSI TINGKAT MENTERI ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1994 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1994 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1995
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH TUJUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH TUJUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 51 TAH
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI ANGGOTA KOMISI PEMERIKSA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 1996 TENTANG TIM PENGKAJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN USAHA INDUSTRI TERTENTU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 1996 TENTANG TIM PENGKAJIAN PEMBERIAN FASILITAS PERPAJAKAN USAHA INDUSTRI TERTENTU
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1995 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 2 TAHUN 1
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2002 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2002 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1996 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1996 TENTANG BESARNYA ONGKOS NAIK HAJI TAHUN 1997
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1995 TENTANG TUNJANGAN TEKNISI SIARAN, ANDALAN SIARAN, DAN ADIKARA SIARAN
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1994,
Regulasi per halaman: