Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON INTELLECTUAL PROPERTY COOPERATION
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON INTELLECTUAL PROPERTY COOPERATION
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MELAKSANAKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONPERENSI TINGKAT TINGGI GERAKAN NON BLOK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA UNTUK MEMBANTU PRESIDEN DALAM MELAKSANAKAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN KONPERENSI TINGKAT TINGGI GERAKAN NON BLOK
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND T
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND T
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN ASEAN FRAMEWORK AGREEMENT ON SERVICES
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1993 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI KIEV-REPUBLIK UKRAINA DAN DI TASHKENT-REPUBLIK UZBEKISTAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1993 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI KIEV-REPUBLIK UKRAINA DAN DI TASHKENT-REPUBLIK UZBEKISTAN
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1991
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1978 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA SEBAGAIMANA TELAH EMPAT KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1991
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1995
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1994 TENTANG PENATARAN CALON PENATAR PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA TINGKAT NASIONAL/MANGGALA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1994 TENTANG PENATARAN CALON PENATAR PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA TINGKAT NASIONAL/MANGGALA
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK PERUNDINGAN-PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN DELEGASI REPUBLIK INDONESIA UNTUK PERUNDINGAN-PERUNDINGAN PERDAGANGAN MULTILATERAL PUTARAN URUGUAY
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1996 TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II TAHUN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1996 TENTANG HARI DAN TANGGAL PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT I, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II TAHUN
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON ASEAN PREFERENTIAL TRADING ARRANGEMENTS (PTA)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON ASEAN PREFERENTIAL TRADING ARRANGEMENTS (PTA)
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG PENGADAAN BAHAN PELEDAK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG PENGADAAN BAHAN PELEDAK
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 49 TAHUN 2002 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DEPARTEMEN AGAMA
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA BITUNG, PALU,UNAAHA, BOBONARO, BAUCAU, MALANG, CIBINONG, TIGARAKSA DAN PANDAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN AGAMA BITUNG, PALU,UNAAHA, BOBONARO, BAUCAU, MALANG, CIBINONG, TIGARAKSA DAN PANDAN
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) SCHEME FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1995 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL TO AMEND THE AGREEMENT ON THE COMMON EFFECTIVE PREFERENTIAL TARIFF (CEPT) SCHEME FOR THE ASEAN FREE TRADE AREA
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BRATISLAVA, SLOWAKIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BRATISLAVA, SLOWAKIA
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1982 TENTANG DEWAN GULA INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1989
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 28 TAHUN 1982 TENTANG DEWAN GULA INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1989
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN INFORMAL PARA KEPALA PEMERINTAHAN ASEAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1996 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN INFORMAL PARA KEPALA PEMERINTAHAN ASEAN
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1995L
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1995L
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1994 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL MERUYA DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1994 TENTANG PENAMBAHAN GERBANG TOL MERUYA DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
1994,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG BADAN PENGENDALI BIMAS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG BADAN PENGENDALI BIMAS
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2002 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 123 TAHUN 2001 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBERDAYA AIR
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN BAGI PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN DANA BANTUAN PRESIDEN BAGI PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH
1995,
Regulasi per halaman: