Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2013
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2013
2013,
LAMPIRAN III KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012
LAMPIRAN III KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012
2012,
LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012
LAMPIRAN II KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012
2012,
LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012
LAMPIRAN I KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1999 TENTANG ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PERSELISIHAN YANG TIDAK DISERAHKAN PENYELESAIANNYA PADA YURISDIKSI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG PERSELISIHAN YANG TIDAK DISERAHKAN PENYELESAIANNYA PADA YURISDIKSI INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES
2012,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH UKRAINA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 1996 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL.
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 120 TAHUN 1993 TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 119 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 118 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 117 TAHUN 1993 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 1989 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN TELEKOMUNIKASI
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA RELATING TO SCHEDULED AIR TRANSPORT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 116 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA RELATING TO SCHEDULED AIR TRANSPORT
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI PELAYARAN NIAGA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 114 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM MENGENAI PELAYARAN NIAGA
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 113 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANGKUTAN UDARA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SOSIALIS VIETNAM
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 1993 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 112 TAHUN 1993 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON ECONOMIC COOPERATION
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF CANADA ON ECONOMIC COOPERATION
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIAK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1996 TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIAK
1996,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1995 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I
1995,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1993 TENTANG PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1993 TENTANG PEMBERIAN SURAT KETERANGAN FISKAL LUAR NEGERI
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1996 TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1996 TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
1996,
Regulasi per halaman: