Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Kategori: Peraturan Pusat
Total
7606 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PERUNDINGAN INDONESIA DENGAN UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR (UNTAET) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN PERUNDINGAN INDONESIA DENGAN UNITED NATIONS TRANSITIONAL ADMINISTRATION IN EAST TIMOR (UNTAET) PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2000 TENTANG SEKOLAH TINGGI PENERBANGAN INDONESIA
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2000 TENTANG SEKOLAH TINGGI TRANSPORTASI DARAT
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1990 TENTANG PENELITIAN KHUSUS BAGI PEGAWAI NEGERI REPUBLIK INDONESIA
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI MENGGALA DAN KEJAKSAAN NEGERI KOTA AGUNG
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI SAROLANGUN, KEJAKSAAN NEGERI MUARO TEBO, KEJAKSAAN NEGERI SENGETI, DAN KEJAKSAAN NEGERI MUARO SABAK
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI KEPANJEN
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2000 TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1980 TENTANG LARANGAN PEMASUKAN DAN PEMBERIAN IZIN PENGOPERASIAN
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUBARAN TIM PENANGGULANGAN MASALAH UTANG-UTANG PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG BADAN URUSAN LOGISTIK
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2006 TENTANG HARI BELA NEGARA
2006,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2000 TENTANG PEMBUKAAN KANTOR URUSAN KEPENTINGAN REPUBLIK INDONESIA DI DILI, TIMOR TIMUR
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI AIRMADIDI
2006,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN 2000 TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS KOMISI INDEPENDEN PENGUSUTAN TINDAK KEKERASAN DI ACEH
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI MARISA
2006,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, KEKAYAAN NEGARA DAN PERALATAN, KEUANGAN, DOKUMEN DAN ARSIP PADA DEPARTEMEN/KANTOR MENTERI NEGARA/KANTOR MENTERI NEGARA KOORDINATOR YANG DIHAPU
2000,
Presiden dan Wakil Presiden
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI PASAMAN BARAT, PENGADILAN NEGERI TEBO, PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN, PENGADILAN NEGERI KUTAI BARAT
2006,
Presiden dan Wakil Presiden
Halaman Awal
70
71
72
73
74
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi