Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1999 TENTANG PENETAPAN HARI PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999 SEBAGAI HARI LIBUR NASIONAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969 (PROTOKOL 1992 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969 (PROTOKOL 1992 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DJIBOUTI MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DJIBOUTI MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DJIBOUTI MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK DJIBOUTI MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA YANG LEBIH ERAT DAN PEMBENTUKAN KONSULTASI BILATERAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SURINAME MENGENAI PEMBANGUNAN DAN KERJASAMA YANG LEBIH ERAT DAN PEMBENTUKAN KONSULTASI BILATERAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 47 TAHUN 1994 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN TINGKAT NASIONAL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK CEKO MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN TERBATAS LALU LINTAS DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN KAWASAN TERBATAS LALU LINTAS DI WILAYAH DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS ASIA - PASIFIK)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE ASIAN-PACIFIC POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN PADA KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS ASIA - PASIFIK)
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1997/2002
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN UANG PENGHARGAAN ATAS PRESTASI KERJA KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 1997/2002
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG DEWAN PEMANTAPAN KETAHANAN EKONOMI DAN KEUANGAN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ZIMBABWE MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ZIMBABWE MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI KERJASAMA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KUBA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KUBA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1999 TENTANG TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1999 TENTANG TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1999 TENTANG TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1999 TENTANG TEHNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DAN BENTUK RANCANGAN UNDANG-UNDANG, RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH, DAN RANCANGAN KEPUTUSAN PRESIDEN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG TIM PENGAMANAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1999 TENTANG TIM PENGAMANAN PELAKSANAAN PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK PORTUGAL MENGENAI MASALAH TIMOR TIMUR
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG TIM KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR X/MPR/1998 BERKAITAN DENGAN PEMISAH
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 21 TAHUN 1999 TENTANG TIM KERJA TERPADU PENGKAJIAN PELAKSANAAN KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR X/MPR/1998 BERKAITAN DENGAN PEMISAH
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK MOZAMBIK MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN TIM NASIONAL REFORMASI MENUJU MASYARAKAT MADANI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1978 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 1978 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN PEMBINA INDUSTRI STRATEGIS
1999,
Regulasi per halaman: