Kategori: Peraturan Pusat

Total 7815 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1999 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 1999 TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1999 TENTANG PANITIA NEGARA PERAYAAN HARI-HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN KEPADA NEGARA/PEMERINTAH ASING/ PIMPINAN ORGANISASI INTERNASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1999 TENTANG PANITIA NEGARA PERAYAAN HARI-HARI NASIONAL DAN PENERIMAAN KEPADA NEGARA/PEMERINTAH ASING/ PIMPINAN ORGANISASI INTERNASIONAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENT TO ARTICLE 43 PARAGRAPH 2 OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (PERUBAHAN TERHADAP PASAL 43 AYAT (2) KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENT TO ARTICLE 43 PARAGRAPH 2 OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (PERUBAHAN TERHADAP PASAL 43 AYAT (2) KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK)
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1999 TENTANG KEANGGOTAAN INDONESIA DAN KONTRIBUSI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1999 TENTANG KEANGGOTAAN INDONESIA DAN KONTRIBUSI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1998 TENTANG BADAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 1998 TENTANG BADAN PENGELOLA BADAN USAHA MILIK NEGARA
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1998 TENTANG TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 1998 TENTANG TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1999 TENTANG INSPEKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1999 TENTANG INSPEKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH RUMANIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH TURKMENISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH TURKMENISTAN MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA ANGGOTA DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 1998 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA MENTERI NEGARA KOORDINATOR
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PARA HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT KEPADA PARA HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1999 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1999 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, KETUA PENGGANTI, ANGGOTA DAN ANGGOTA PENGGANTI PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN UJUNG PANDANG SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 1998 TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN UJUNG PANDANG SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1999 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1999 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA PADANG PANJANG
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1998 TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN UTANG LUAR NEGERI SWASTA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 1998 TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN UTANG LUAR NEGERI SWASTA
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN DI BIDANG PELAYARAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FEDERAL JERMAN DI BIDANG PELAYARAN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1998 TENTANG PINJAMAN DALAM NEGERI DALAM BENTUK SURAT UTANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 1998 TENTANG PINJAMAN DALAM NEGERI DALAM BENTUK SURAT UTANG
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN GENERAL AGREEMENT OF DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN GENERAL AGREEMENT OF DEVELOPMENT COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1998
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 1995 TENTANG PENGEMBANGAN PROYEK NATUNA SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 35 TAHUN 1998
1998,
Regulasi per halaman: