Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

Information about the author Kementerian Keuangan will soon be added to the site.
Total 1896 regulasi
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206 /PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206 /PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS
2015
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 0 5 / PMK .04 / 2 0 1 5 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF B EA MASUK DALAM l
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 0 5 / PMK .04 / 2 0 1 5 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF B EA MASUK DALAM l
2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 204 /PMK.09/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 204 /PMK.09/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/PMK. 08/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 43/PMK.08/2013 TENTANG LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/PMK. 08/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 43/PMK.08/2013 TENTANG LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK
2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202 /PMK.03/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202 /PMK.03/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.02/2015 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI JURAN PENSIUN PEGA WAI NEG ERi SIPIL
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.02/2015 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI JURAN PENSIUN PEGA WAI NEG ERi SIPIL
2015
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.05/2010 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.05/2010 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/PMK.011/2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/PMK.011/2010
2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2011
2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN N0MOR 30/PMK.010/2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN N0MOR 30/PMK.010/2010
2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT–PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT–PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJE
2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010
2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 01/PM.2/2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010 MENTERI KEUANGAN,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 01/PM.2/2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010 MENTERI KEUANGAN,
2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK. 03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI Y
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK. 03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI Y
2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217 / PMK.08/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217 / PMK.08/2008
2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.01/2008 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.01/2008 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2008 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2008 TENTANG PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HARTA DALAM RANGKA PENGGABUNGAN, PELEBURAN, ATAU PEMEKARAN USAHA
2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.04/2008 TENTANG PENUNDAAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.04/2008 TENTANG PENUNDAAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA
2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174 PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174 PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1781 PMK.Oll I2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASIHOLU MINYAK DAN GAS BUMISERTA PANAS BUM!
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1781 PMK.Oll I2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASIHOLU MINYAK DAN GAS BUMISERTA PANAS BUM!
2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1781 PMK.Oll I2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASIHOLU MINYAK DAN GAS BUMISERTA PANAS BUM!
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 1781 PMK.Oll I2007 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASIHOLU MINYAK DAN GAS BUMISERTA PANAS BUM!
2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174 PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 174 PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2008
2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 152 /PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2007
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 152 /PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 29 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN ANGGARAN 2007
2007
Regulasi per halaman: