Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan

Information about the author Kementerian Keuangan will soon be added to the site.
Total 1903 regulasi
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang NOMOR 213 /PMK.07 /2015 ·' TENT ANG PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang NOMOR 213 /PMK.07 /2015 ·' TENT ANG PENYALURAN DANA ALOKASI KHUSUS TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2015
2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.05/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 212/PMK.05/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 222/PMK.05/2014 TENTANG DANA PERHITUNGAN FIHAK KETIGA
2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211/PMK.02/2015 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO)
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 211/PMK.02/2015 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN YANG DILAKSANAKAN OLEH PT TASPEN (PERSERO) DAN PT ASABRI (PERSERO)
2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK. 010/2015 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 210/PMK. 010/2015 TENTANG PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS BUNGA ATAU IMBALAN SURAT BERHARGA NEGARA YANG DITERBITKAN DI PASAR INTERNASIONAL DAN PENGHASILAN PIHAK KETIGA ATAS JASA YANG DIBERIK
2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK. 05/2015 TENT ANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 209/PMK. 05/2015 TENT ANG SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI PEMERINTAH
2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEKERJA PADA INSTANS
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 208/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA IURAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN IURAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA YANG BEKERJA PADA INSTANS
2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207 /PMK .010/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 207 /PMK .010/2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 105/PMK.03/2009 TENTANG PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206 /PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 206 /PMK.010/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 106/PMK.010/2015 TENTANG JENIS BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH SELAIN KENDARAAN BERMOTOR YANG DIKENAI PAJAK PENJUALAN ATAS
2015
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 0 5 / PMK .04 / 2 0 1 5 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF B EA MASUK DALAM l
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 0 5 / PMK .04 / 2 0 1 5 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF B EA MASUK DALAM l
2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 204 /PMK.09/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 204 /PMK.09/2015 TENTANG PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA
2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/PMK. 08/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 43/PMK.08/2013 TENTANG LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 203/PMK. 08/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 43/PMK.08/2013 TENTANG LELANG SURAT UTANG NEGARA DALAM MATA UANG RUPIAH DAN VALUTA ASING DI PASAR PERDANA DOMESTIK
2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202 /PMK.03/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 202 /PMK.03/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 9/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
2015
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.02/2015 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI JURAN PENSIUN PEGA WAI NEG ERi SIPIL
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 201/PMK.02/2015 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI JURAN PENSIUN PEGA WAI NEG ERi SIPIL
2015
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.05/2010 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/PMK.05/2010 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN TUNJANGAN PROFESI GURU DAN DOSEN, TUNJANGAN KHUSUS GURU DAN DOSEN, SERTA TUNJANGAN KEHORMATAN PROFESOR
2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/PMK.011/2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 88/PMK.011/2010
2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2011
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 67/PMK.011/2011
2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN N0MOR 30/PMK.010/2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN N0MOR 30/PMK.010/2010
2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT–PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 15/PMK.03/2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 215/PMK.03/2008 TENTANG PENETAPAN ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT–PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG TIDAK TERMASUK SUBJE
2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.07/2009 TENTANG ALOKASI DAN PEDOMAN UMUM DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2010
2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 01/PM.2/2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010 MENTERI KEUANGAN,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: 01/PM.2/2009 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2010 MENTERI KEUANGAN,
2009
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK. 03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI Y
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 238/PMK. 03/2008 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBERIAN PENURUNAN TARIF BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI Y
2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217 / PMK.08/2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 217 / PMK.08/2008
2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.01/2008 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 77/PMK.01/2008 TENTANG BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
2008
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
2008
Regulasi per halaman: