Regulasi
Lembaga
Hubungi Kami
Tentang Kami
SIP Law Firm
Remember me
Login
Forgot password?
Presiden dan Wakil Presiden
Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total
7928 regulasi
Tanggal Upload Z-A
Tanggal Upload A-Z
Judul Z-A
Judul A-Z
Tahun Z-A
Tahun A-Z
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1961 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
1961
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 4 TAHUN 1951 UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH PERATURAN DALAM STAATSBLAD 1916 NO. 47" (LEMBARAN-NEGARA NO. 14 TAHUN 1951), SEBAGAI UNDANG-UNDANG
1959
UNDANG NOMOR 1 5 TAHUN 1957 TAKSIRAN PENERIMAAN UNTUK TAHUN DINAS 1953
1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 1957 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN X DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953
1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI JAMBI DI JAMBI DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
1982
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1970 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK KEKUASAAN KEHAKIMAN
1970
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1969 TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK MENGENAI TENAGA KERJA
1969
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1967 TENTANG POKOK-POKOK PERBANKAN
1967
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1966 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1967
1966
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1965 TENTANG PERKOPERASIAN
1965
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1964 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I LAMPUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 25 TAHUN 1959 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TI
1964
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1963 TENTANG PENGESAHAN "PERJANJIAN KARYA" ANTARA P.N. PERTAMINA DENGAN P.T. CALTEX INDONESIA DAN CALIFORNIA ASIATIC OIL COMPANY (CALASIATIC) TEXACO OVERSEAS PETROLEUM COMPANY (TOPCO) ; P.N. PERTAMINA DENGAN
1963
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1962 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1962, TENTANG PEMANGGILAN DAN PENGERAHAN WARGA NEGARA DALAM RANGKA MOBILISASI UMUM UNTUK KEPENTINGAN KEAMANAN DAN PERTAHANAN NE
1962
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1961 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA
1961
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 40 TAHUN 1950 TENTANG SURAT PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1950 NO. 82), SEBAGAI UNDANG-UNDANG *)
1959
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1958 TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 5 TAHUN 1957 TENTANG PENGUBAHAN KEDUDUKAN WILAYAH DAERAH-DAERAH ENCLAVE IMOGIRI, KOTA GEDE DAN NGAWEN" (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1957 NO. 5), SEBAGAI UNDANG-UND
1958
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1957 TENTANG MENGUBAH DAN MENAMBAH UNDANG-UNDANG PENEMPATAN BAGIAN VIIIB DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1953
1957
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 13 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI RIAU DI PEKANBARU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG
1982
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1980 TENTANG JALAN
1980
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1971 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 1971 TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG YUDHA DHARMA MENJADI UNDANG-UNDANG
1971
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1970 TENTANG TATA CARA TINDAKAN KEPOLISIAN TERHADAP ANGGOTAANGGOTA/ PIMPINAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT SEMENTARA DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG-ROYONG
1970
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1969 TENTANG KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA
1969
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1967 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1968
1967
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 1965 TENTANG PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAN MAHKAMAH AGUNG
1965
Halaman Awal
141
142
143
144
145
Halaman Terakhir
Regulasi per halaman:
6 Regulasi
12 Regulasi
24 Regulasi
36 Regulasi
48 Regulasi
