Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan Wakil Presiden

Information about the author Presiden dan Wakil Presiden will soon be added to the site.
Total 7915 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI KHARTOUM, SUDAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1995 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI KHARTOUM, SUDAN
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEBELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1994 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1985 TENTANG JENJANG PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH SEBELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM, BESERTA PROTOCOL-NYA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON THE HARMONIZED COMMODITY DESCRIPTION AND CODING SYSTEM, BESERTA PROTOCOL-NYA
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PENGAKHIRAN MASA TUGAS TENAGA YANG DITEMPATKAN PADA MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA DAN PENGARAHAN REFORMASI PENINGKATAN KINERJA BIDANG PAJAK DAN BEA CUKAI
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PENGAKHIRAN MASA TUGAS TENAGA YANG DITEMPATKAN PADA MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA DAN PENGARAHAN REFORMASI PENINGKATAN KINERJA BIDANG PAJAK DAN BEA CUKAI
2011
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LIMA, PERU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI LIMA, PERU
1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG BEKERJA DAN BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH TERPENCIL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI YANG BEKERJA DAN BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH TERPENCIL
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL, BESERTA PROTOKOLNYA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1994 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH MALAYSIA MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL, BESERTA PROTOKOLNYA
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DI CIBINONG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 1993 TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DI CIBINONG
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI DOHA, QATAR
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI DOHA, QATAR
1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1996 TENTANG TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA GERAKAN DISIPLIN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1995 TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA GERAKAN DISIPLIN NASIONAL
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT INDOTAISEI INDAH DEVELOPMENT UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1994 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SEBAGIAN WILAYAH USAHA KAWASAN INDUSTRI PT INDOTAISEI INDAH DEVELOPMENT UNTUK DIBERIKAN STATUS SEBAGAI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1993 TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 1993 TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA
1993
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TANGGAL 16 Oktober 2012 TENTANG PENGUKUHAN PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL SEBELUM DITETAPKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMO
LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TANGGAL 16 Oktober 2012 TENTANG PENGUKUHAN PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL SEBELUM DITETAPKAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMO
2012
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PENGUKUHAN PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PENGUKUHAN PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA ORGANISASI INTERNASIONAL
2012
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2012
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2012
2011
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1997.
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH TIGA PULUH KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 1997.
1997
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 1994 TENTANG TIM TARIF DAN FISKAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1996 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 1994 TENTANG TIM TARIF DAN FISKAL
1996
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1995 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN PESAWAT UDARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1995 TENTANG PEMERIKSAAN PABEAN ATAS BARANG YANG DIIMPOR DENGAN MENGGUNAKAN PESAWAT UDARA
1995
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI YANG DIBERIKAN STATUS KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1994 TENTANG PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI YANG DIBERIKAN STATUS KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT
1994
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU
1993
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2011 TENTANG PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
2011
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN KILANG MINYAK DAN GAS BUMI OLEH BADAN USAHA SWASTA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN KILANG MINYAK DAN GAS BUMI OLEH BADAN USAHA SWASTA
2008
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN KILANG MINYAK DAN GAS BUMI OLEH BADAN USAHA SWASTA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGUSAHAAN KILANG MINYAK DAN GAS BUMI OLEH BADAN USAHA SWASTA
1997
Regulasi per halaman: