Subjek: KEPRES

Total 2478 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2006 TENTANG PEMBATALAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (2) HURUF N DAN PASAL 34 AYAT (8) QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2004 TE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2006 TENTANG PEMBATALAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (2) HURUF N DAN PASAL 34 AYAT (8) QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2004 TE
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2016 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, DAN ANGGOTA KOMISI PENGAWAS HAJI INDONESIA
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG BADAN NASIONAI, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG BADAN NASIONAI, PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2016 TENTANG BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2016
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2010
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2010
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN REPUBLIK ALBANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWDEN THE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN DEWAN KEMENTERIAN REPUBLIK ALBANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS (AGREEMENT BETWDEN THE
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 99 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN UMUM DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGUSULAN, DAN PENETAPAN ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SERTA CALON ANGGOTA PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA BADAN PELAKSANA DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA TSLAM NEGERI KERINCI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA TSLAM NEGERI KERINCI
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2016 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LHOKSEUMAWE
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 20T6 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 20T6 TENTANG INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEDN THE GOW
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NEGARA QATAR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMENT BETWEDN THE GOW
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMDNT BETWEEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS DAN KHUSUS (AGREEMDNT BETWEEN
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE G
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ITALIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE G
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK LITHUANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREDMENT BETWEEN TH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK LITHUANIA MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREDMENT BETWEEN TH
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 66 TAHUN 2016 TENTANG RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/LIGHT RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI
2016,
Regulasi per halaman: