Subjek: KEPRES

Total 2478 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2016 . TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EL SALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2016 . TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK TNDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EL SALVADOR TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK ATAU PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEE
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BET
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PANAMA TENTANG PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK, DINAS, KONSULER DAN KHUSUS (AGREEMENT BET
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2016 TENTANG KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60 TAHUN 2016 TENTANG SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 59 TAHUN 2016 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA
2016,
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2016
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 56 TAHUN 2016
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI IND
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI IND
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI IND
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN NEGARA TUAN RUMAH ANTARA PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DANA INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN (IFAD) TENTANG PENDIRIAN KANTOR PERWAKILAN IFAD DI IND
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG HAK KEUANGAN ASISTEN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG BATAS SEMPADAN PANTAI
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG BADAN OTORITA PENGELOLA KAWASAN PARIWISATA DANAU TOBA
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2016 TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENT ANG PENETAPAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG, PROVINS! JAWA BARAT SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENT ANG PENETAPAN PELABUHAN PATIMBAN DI KABUPATEN SUBANG, PROVINS! JAWA BARAT SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2017
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLlK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2016 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ONPORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING (PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ONPORT STATE MEASURES TO PREVENT, DETER, AND ELIMINATE ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING (PERSETUJUAN TENTANG KETENTUAN NEGARA PELABUHAN UNTUK MENCEGAH, MENG
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIESjCPOPC (PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42 TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN CHARTER OF THE ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL OF PALM OIL PRODUCING COUNTRIESjCPOPC (PIAGAM PEMBENTUKAN DEWAN NEGARA-NEGARA PRODUSEN MINYAK SAWIT)
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENT ANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ ATAU DARURAT ENERGI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2016 TENT ANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN/ ATAU DARURAT ENERGI
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARGA GAS BUMI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PENETAPAN HARGA GAS BUMI
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF
2016,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2016,
Regulasi per halaman: