Subjek: KEPRES

Total 2478 regulasi
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG, PENGADILAN NEGERI MEDAN, PENGADILAN NEGERI SURABAYA, DAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI UJUNG PANDANG, PENGADILAN NEGERI MEDAN, PENGADILAN NEGERI SURABAYA, DAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1988 TENTANG PENGUMPULAN DANA CADANGAN UMUM
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 1998 TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 34 TAHUN 1988 TENTANG PENGUMPULAN DANA CADANGAN UMUM
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 1999 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2000
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 1999 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 2000
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 1998 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAM MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 96 TAHUN 1998 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP BAGI PENANAM MODAL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 1998 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN RESTRUKTURISASI UTANG LUAR NEGERI PERUSAHAAN SWASTA INDONESIA (INDONESIAN DEBT RESTRUCTURING AGENCY)
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN RISET NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 1999 TENTANG DEWAN RISET NASIONAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1989
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 41 TAHUN 1973 TENTANG DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 1989
1989,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 1998 TENTANG HARI JADI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 1998 TENTANG HARI JADI TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN KESELURUHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999 UNTUK DPR, DPRD I, DAN DPRD II SECARA NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1999 TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN KESELURUHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 1999 UNTUK DPR, DPRD I, DAN DPRD II SECARA NASIONAL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHANMONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER, COPENHAGEN, 1992 (PROTOKOLMONTREAL TENTANG ZAT-ZAT YANG MERUSAK LAPISAN OZON, COPENHAGEN, 1992)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHANMONTREAL PROTOCOL ON SUBSTANCES THAT DEPLETE THE OZONE LAYER, COPENHAGEN, 1992 (PROTOKOLMONTREAL TENTANG ZAT-ZAT YANG MERUSAK LAPISAN OZON, COPENHAGEN, 1992)
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YAMAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK YAMAN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE PENILAIAN INDEPENDEN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE PENILAIAN INDEPENDEN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND MENGENAI PENINGKATAN DAN PERLINDUNGAN ATAS PENANAMAN MODAL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1999 TENTANG KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KROASIA MENGENAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2002 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN PERDAGANGAN (TRAFIKING) PEREMPUAN DAN ANAK
2002,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 1998 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AFRIKA SELATAN
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1999 TENTANG RUMPUN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 1998 TENTANG BADAN KOORDINASI SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1999 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
1999,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1998 TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1998 TENTANG BADAN PUSAT STATISTIK
1998,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ORGANISATION FOR INDIAN OCEAN MARINE AFFAIRS COOPERATION (IOMAC)
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 1993 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON THE ORGANISATION FOR INDIAN OCEAN MARINE AFFAIRS COOPERATION (IOMAC)
1993,
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERNEGARA
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERNEGARA
1999,
Regulasi per halaman: