Subjek: PERPRES

Total 1449 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA KONSULTASI DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN ATAS RENCANA PERSETUJUAN INTERNASIONAL, RENCANA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG, DAN KEBIJAKAN ADMINISTRATIF YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PEMERIN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA KONSULTASI DAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN ATAS RENCANA PERSETUJUAN INTERNASIONAL, RENCANA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG, DAN KEBIJAKAN ADMINISTRATIF YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PEMERIN
2008,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2009
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2008 TENTANG DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2009
2008,
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2008 TANGGAL 24 DESEMBER 2008 RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2009
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2008 TANGGAL 24 DESEMBER 2008 RINCIAN DANA ALOKASI UMUM DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA TAHUN 2009
2008,
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2011 TANGGAL 11 OKTOBER 2011 STANDAR LUAS RUMAH NEGARA
LAMPIRAN II PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2011 TANGGAL 11 OKTOBER 2011 STANDAR LUAS RUMAH NEGARA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2011 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 73 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA NASIONAL
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 70 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2011 TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN NEGERI KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
2008,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 68 TAHUN 2010 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS UANG MUKA BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 67 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG, UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN, DAN UNIVERSITAS MUSAMUS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG, UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN, DAN UNIVERSITAS MUSAMUS
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PSIKOLOGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2011 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN DAN PSIKOLOGI CALON TENAGA KERJA INDONESIA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN, TEKNIK JALAN DAN
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 63 TAHUN 2010 TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL PENILIK
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62 TAHUN 2010 TENTANG BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 2010 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERIKANAN
2010,
Regulasi per halaman: