Subjek: PERPRES

Total 1449 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN SEVENTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KETUJUH KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA)
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 98 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN SEVENTH ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CONSTITUTION OF THE UNIVERSAL POSTAL UNION (PROTOKOL TAMBAHAN KETUJUH KONSTITUSI PERHIMPUNAN POS SEDUNIA)
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN VISA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE G
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 97 TAHUN 2006 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK EKUADOR MENGENAI PEMBEBASAN VISA (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE G
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 95 TAHUN 2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 94 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2007
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 93 TAHUN 2006 TENTANG RINCIAN ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT TAHUN ANGGARAN 2007
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 92 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN FASILITAS KREDIT BAGI PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA NEGARA UNTUK PEMBELIAN KENDARAAN PERORANGAN
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 91 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2005 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 90 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA KEMENTERIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2006 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN 2006 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2006 TENTANG TUNJANGAN RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIANGKAT SEBAGAI PETUGAS PEMASYARAKATAN
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 88 Tahun 2006 Tanggal : 26 Oktober 2006 BESARNYA TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN MENURUT TINGKAT RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 88 Tahun 2006 Tanggal : 26 Oktober 2006 BESARNYA TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN MENURUT TINGKAT RISIKO BAHAYA KESELAMATAN DAN KESEHATAN
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 88 Tahun 2006 Tanggal : 26 Oktober 2006 NILAI MASING-MASING FAKTOR PENILAIAN DALAM PENETAPAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 88 Tahun 2006 Tanggal : 26 Oktober 2006 NILAI MASING-MASING FAKTOR PENILAIAN DALAM PENETAPAN TUNJANGAN PENYELENGGARAAN PEMASYARAKATAN
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2006 TENTANG PEMBATALAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (2) HURUF N DAN PASAL 34 AYAT (8) QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2004 TE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 87 TAHUN 2006 TENTANG PEMBATALAN KETENTUAN PASAL 33 AYAT (2) HURUF N DAN PASAL 34 AYAT (8) QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM NOMOR 2 TAHUN 2004 TE
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2006 TENTANG PEMBERIAN JAMINAN PEMERINTAH UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN BATUBARA
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 85 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN KONSULTAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2006 TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2006 TENTANG HONORARIUM ANGGOTA DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGAWAS, DAN REMUNERASI KEPALA BADAN PELAKSANA, WAKIL KEPALA BADAN PELAKSANA, SEKRETARIS BADAN PELAKSANA, DAN DEPUTI BADAN PELAKSANA BADAN REHAB
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 82 TAHUN 2006 TENTANG HONORARIUM ANGGOTA DEWAN PENGARAH DAN DEWAN PENGAWAS, DAN REMUNERASI KEPALA BADAN PELAKSANA, WAKIL KEPALA BADAN PELAKSANA, SEKRETARIS BADAN PELAKSANA, DAN DEPUTI BADAN PELAKSANA BADAN REHAB
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2006 TENTANG BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 81 TAHUN 2006 TENTANG BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2006 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN 2006 TENTANG HONORARIUM BAGI KETUA, WAKIL KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TIM KOORDINASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
2006,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 79 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
2006,
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIK OF PAKISTAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIK OF PAKISTAN ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC AND SERVICE/OFFICIAL PASSPORTS
2012,
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK ISLAM PAKISTAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN DINAS
2012,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2OT1, TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2072
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2OT1, TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2072
2011,
Regulasi per halaman: