Subjek: PERPRES

Total 1345 regulasi
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014
2010,
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 41 TAHUN 2010 TANGGAL : 17 Juni 2010 KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 41 TAHUN 2010 TANGGAL : 17 Juni 2010 KEBIJAKAN UMUM PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2010-2014
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/2009 M
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/2009 M
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2010 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT ON TRADE IN GOODS UNDER THE FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE REPUBLIC OF INDIA (PERS
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 39 TAHUN 2009 TANGGAL : 28 Agustus 2009 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 39 TAHUN 2009 TANGGAL : 28 Agustus 2009 TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN T
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK AZERBAIJAN MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN T
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENCATATAN PENGALIHAN PATEN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENCATATAN PENGALIHAN PATEN
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PARAGUAY MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK PARAGUAY MENGENAI PEMBEBASAN VISA BAGI PEMEGANG PASPOR DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS (AGREEMENT BETWEEN THE
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2010 TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN (TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVER
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN PERDAGANGAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK UZBEKISTAN (TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVER
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2010 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG PENERAPAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA NASIONAL
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DEWAN PENGARAH LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG HONORARIUM BAGI ANGGOTA DEWAN PENGARAH LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG BADAN INTELIJEN NEGARA
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN PROMOTION CENTRE ON TRADE, INVESTMENT AND TOURISM (PERUBAHAN TERHADAP PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT PROMOSI ASEAN DIBIDA
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ESTABLISHING THE ASEAN PROMOTION CENTRE ON TRADE, INVESTMENT AND TOURISM (PERUBAHAN TERHADAP PERSETUJUAN MENGENAI PENDIRIAN PUSAT PROMOSI ASEAN DIBIDA
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2010 TENTANG DEWAN NASIONAL DAN DEWAN KAWASAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS (PERSETUJUAN ANT
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2009 TENTANG PENGESAHAN AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF DENMARK CONCERNING THE PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS (PERSETUJUAN ANT
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE INOVASI NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE INOVASI NASIONAL
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG KOMITE EKONOMI NASIONAL
2010,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/2009 M
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2009 TENTANG BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1430 H/2009 M
2009,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN ZOONOSIS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN ZOONOSIS
2011,
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2011
2011,
Regulasi per halaman: