Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ll/PMK.05/2016 TENTANG PENYALURAN GAJI MELALUI REKENING PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/ ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA BANK UMUM SECARA TERPUSAT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR ll/PMK.05/2016 TENTANG PENYALURAN GAJI MELALUI REKENING PEGAWAI NEGERI SIPIL/PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA/ ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA BANK UMUM SECARA TERPUSAT
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 10 /PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 13/PMK.02/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN U
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 10 /PMK.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 13/PMK.02/2013 TENTANG BIAYA OPERASIONAL DAN BIAYA PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN U
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJ AK AIR PERMUKAAN, PAJ AK AIR TANAH, DAN PAJ AK PENERANGAN J ALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.02/2016 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PAJ AK AIR PERMUKAAN, PAJ AK AIR TANAH, DAN PAJ AK PENERANGAN J ALAN UNTUK KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI YANG DIBAYARKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.08/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 260/PMK. 011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8/PMK.08/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 260/PMK. 011/2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENJAMINAN INFRASTRUKTUR DALAM PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 /PMK.06/20 16 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 248/PMK.06/20 1 1 TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 /PMK.06/20 16 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 248/PMK.06/20 1 1 TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 / PMK. 02/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI ROYALTI HAK PERLINDUNGAN'vARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN DALAM RANGKA PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 / PMK. 02/2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IMBALAN YANG BERASAL DARI ROYALTI HAK PERLINDUNGAN'vARIETAS TANAMAN KEPADA PEMULIA TANAMAN DALAM RANGKA PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 267 /PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR D
PERATURAN MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA NOMOR 5/PMK.010/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 267 /PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR D
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 /PMK.07 /2016 TENTANG KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011, TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGAR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 /PMK.07 /2016 TENTANG KURANG BAYAR DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2011, TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014 YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGAR
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 /PMK.08/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 92/PMK.08/2014 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA HIBAH KE PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 /PMK.08/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 92/PMK.08/2014 TENTANG PELAKSANAAN BELANJA HIBAH KE PEMERINTAH ASING/LEMBAGA ASING
2016,
PERA TURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PMK .01 /2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
PERA TURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2/PMK .01 /2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K IN DONESIA NOMOR 1/PMK.05/2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SA KIT BHAYANG KARA TING KAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLI K INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K IN DONESIA NOMOR 1/PMK.05/2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SA KIT BHAYANG KARA TING KAT III TULUNGAGUNG PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLI K INDONESIA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 273/PMK.010/2015 TENT ANG B EA MAS U K DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTO R INDUSTRI TERTENTU Menetapkan TAHUN ANGGARAN 20 1 6
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 273/PMK.010/2015 TENT ANG B EA MAS U K DITANGGUNG PEMERINTAH SEKTO R INDUSTRI TERTENTU Menetapkan TAHUN ANGGARAN 20 1 6
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272/PMK.04/2015DISTRIBUSI II TENTANG PUSAT LOGISTIK BERIKAT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 272/PMK.04/2015DISTRIBUSI II TENTANG PUSAT LOGISTIK BERIKAT
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 271 /PMK. 06/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN , DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA NOMOR 271 /PMK. 06/2015 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PEMUSNAHAN , DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 270/PMK • . 06/2015 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA INVESTASI PEMERINTAH TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM RANGKA P
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 270/PMK • . 06/2015 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BENDAHARA UMUM NEGARA INVESTASI PEMERINTAH TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM RANGKA P
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269/PMK.010/2015 TENTANG BATASAN HARGA JUAL UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK DAN PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG MEMPEROLEH UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 269/PMK.010/2015 TENTANG BATASAN HARGA JUAL UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK DAN PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG MEMPEROLEH UNIT HUNIAN RUMAH SUSUN SEDERHANA MILIK
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA NOMOR 268/ PMK. 03/ 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAS KAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPO R DAN/ ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT S TRATEGIS DAN TATA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDO NESIA NOMOR 268/ PMK. 03/ 2015 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS DIBEBAS KAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPO R DAN/ ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT S TRATEGIS DAN TATA
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN_TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NIL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 267/PMK.010/2015 TENTANG KRITERIA DAN/ ATAU RINCIAN TERNAK, BAHAN PAKAN UNTUK PEMBUATAN PAKAN_TERNAK DAN PAKAN IKAN YANG ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHANNYA DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NIL
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 266/PMK.07/2015 Menimbang TENT ANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 266/PMK.07/2015 Menimbang TENT ANG PEMERINGKATAN KESEHATAN FISKAL DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 265/PMK.08/2015 TENT ANG FASILITAS DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 265/PMK.08/2015 TENT ANG FASILITAS DALAM RANGKA PENYIAPAN DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 264 /PMK.08/20 15 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 137 /PMK.08/20 13 TENTANG PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR INTERNASIONAL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 264 /PMK.08/20 15 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 137 /PMK.08/20 13 TENTANG PENJUALAN DAN PEMBELIAN KEMBALI SURAT UTANG NEGARA DALAM VALUTA ASING DI PASAR INTERNASIONAL
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 263/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PERJ ANJ IAN DALAM VALUTA ASING YANG DANANYA BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 263/PMK.05/2015 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PERJ ANJ IAN DALAM VALUTA ASING YANG DANANYA BERSUMBER DARI RUPIAH MURNI
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · NOMOR 262/PMK.05/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 135/PMK.05/2013 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA · NOMOR 262/PMK.05/2015 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 135/PMK.05/2013 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK ILMU PELAYARAN MAKASSAR PADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2015,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 261/PMK.04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMO R 261/PMK.04/2015 TENTANG IMPOR SEMENTARA KAPAL WISATA ASING
2015,
Regulasi per halaman: