Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PMK.010/2016 TENT ANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PMK.010/2016 TENT ANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 213/PMK.011/2011 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.04/201 6 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 1 60/PMK.04/201 0 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PMK.04/201 6 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 1 60/PMK.04/201 0 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 / PMK. 02 / 2 0 1 6 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 / PMK. 02 / 2 0 1 6 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2017
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 /PMK.02/2016 TENT ANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA PERUMAHAN DAN SUBSIDI BUNGA KREDIT PERUMAHAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 /PMK.02/2016 TENT ANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI BANTUAN UANG MUKA PERUMAHAN DAN SUBSIDI BUNGA KREDIT PERUMAHAN
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 /PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 /PMK.05/2016 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI, REKENING DANA INVESTASI, DAN REKENING PEMBANGUNAN DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 133/PMK.05/2015 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30/PMK.05/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 133/PMK.05/2015 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PMK.03/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PMK.03/2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 191/PMK.010/2015 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN BAGI PERMOHONAN YANG DIAJUKAN PADA TAHUN 2015
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 /PMK.07 /2016 Menimbang TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALU SI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 /PMK.07 /2016 Menimbang TENTANG PENGGUNAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALU SI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 /PMK.06/2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG
2016,
PERA TURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PMK.010/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 51/KMK.04/2001 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
PERA TURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PMK.010/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 51/KMK.04/2001 TENTANG PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 / PMK.05/ 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 / PMK.05/ 2016 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAYARAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/ PMK.05/ 2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA KEMENTERIAN AGAMA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/ PMK.05/ 2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN PADA KEMENTERIAN AGAMA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.02/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 201/PMK. 02/2015 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PMK.02/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 201/PMK. 02/2015 TENTANG PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 /PMK.07 /2016 TENT ANG PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 /PMK.07 /2016 TENT ANG PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PMK.06/2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PMK.06/2016 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 128/PMK.06/2007 TENTANG PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 /PMK.05/2016 TENT ANG TATA CARA PELAKSANAAN SUB SIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 /PMK.05/2016 TENT ANG TATA CARA PELAKSANAAN SUB SIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PMK.05/2016 Menimbang TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III NGANJUK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PMK.05/2016 Menimbang TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT III NGANJUK PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.05/2016 Menimbang TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PMK.05/2016 Menimbang TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN SEMARANG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 /PMK.07 /2016 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 11/ PMK.07 /2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKS! TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 /PMK.07 /2016 TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 11/ PMK.07 /2010 TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKS! TERHADAP PELANGGARAN KETENTUAN DI BIDANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK I N DONESIA NOMOR 16/PMK.0 10/20 16 T E NT A NG P E R UBAHAN K ELIMA ATAS P ERATURA N MENTE R! K EUA NGAN NOMOR 154/PMK.03/20 10 T ENTA NG P EMUNGUTA N PAJAK P E NGHASILA N PASAL 22 S EHUBUNGA N D E NGAN P EMBAYA RA N A
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK I N DONESIA NOMOR 16/PMK.0 10/20 16 T E NT A NG P E R UBAHAN K ELIMA ATAS P ERATURA N MENTE R! K EUA NGAN NOMOR 154/PMK.03/20 10 T ENTA NG P EMUNGUTA N PAJAK P E NGHASILA N PASAL 22 S EHUBUNGA N D E NGAN P EMBAYA RA N A
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB LIK INDONESIA NOMOR 15/ PMK. 02 / 2 0 1 6 TENT ANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 6
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUB LIK INDONESIA NOMOR 15/ PMK. 02 / 2 0 1 6 TENT ANG TATA CARA REVISI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2 0 1 6
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.0 6/20 16 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PMK.0 6/20 16 TENTANG TATA CARA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN PERORANGAN DINAS KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA, ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 /PMK. 0 5/2016 TENT ANG TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN TERBA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 /PMK. 0 5/2016 TENT ANG TATA CARA OPTIMALISASI PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA YANG BERSUMBER DARI PENERUSAN PINJAMAN LUAR NEGERI DAN REKENING DANA INVESTASI PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA/PERSEROAN TERBA
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 2 / PMK. 09/2 016TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RIN KEMENTERIAN KEUANGANSIKO DI LINGKUNGA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 2 / PMK. 09/2 016TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RIN KEMENTERIAN KEUANGANSIKO DI LINGKUNGA
2016,
Regulasi per halaman: