Subjek: Peraturan Menteri

Total 4309 regulasi
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 160/PMK.07 /2016 TENT ANG PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO MOR 160/PMK.07 /2016 TENT ANG PEDOMAN UMUM DAN RINCIAN DANA PROYEK PEMERINTAH DAERAH DAN DESENTRALISASI MENURUT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2016
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK.02/2016 TENTANG PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARi TUA BAGI HAKIM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 159/PMK.02/2016 TENTANG PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARi TUA BAGI HAKIM
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158 /PMI<:.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 218/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI (REIMBURSEMENT} PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 158 /PMI<:.02/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 218/PMK.02/2014 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI (REIMBURSEMENT} PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PA
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 25 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 116 TAHUN 2016 TENTANG PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY) DI PELABUHAN UTAMA BELAWAN, PEL
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 25 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 116 TAHUN 2016 TENTANG PEMINDAHAN BARANG YANG MELEWATI BATAS WAKTU PENUMPUKAN (LONG STAY) DI PELABUHAN UTAMA BELAWAN, PEL
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/M-IND/PER/4/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/M-IND/PER/4/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA REGULATOR TEKANAN RENDAH UNTUK TABUNG BAJA LPG SECARA WAJIB
2017,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMIZ.02/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 130/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI JENIS BAHAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 157/PMIZ.02/2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 130/PMK.02/2015 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN ANGGARAN, PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA SUBSIDI JENIS BAHAN
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK. 05:/2016 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 156/PMK. 05:/2016 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 24 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERSYARATAN KEPEMILIKAN MODAL BADAN USAHA DI BIDANG PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT, KEAGENAN KAPAL, PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT DAN BADAN USAHA PELABUHAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 24 TAHUN 2017 TENTANG PENCABUTAN PERSYARATAN KEPEMILIKAN MODAL BADAN USAHA DI BIDANG PENGUSAHAAN ANGKUTAN LAUT, KEAGENAN KAPAL, PENGUSAHAAN BONGKAR MUAT DAN BADAN USAHA PELABUHAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/M-IND/PER/4/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL IN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/M-IND/PER/4/2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47/M-IND/PER/7/2016 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL IN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 /PMK.07 /2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 162/PMK.07 /2015 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN RE
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 155 /PMK.07 /2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 162/PMK.07 /2015 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA BANTUAN PENDANAAN REHABILITASI DAN RE
2016,
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154 /PMK.07 /2016 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 188/PMK.07 /2012 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154 /PMK.07 /2016 TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 188/PMK.07 /2012 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 21 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 21 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 128 TAHUN 2016 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG FORMULASI BIAYA OPERASI PENERBANGAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2017
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG FORMULASI BIAYA OPERASI PENERBANGAN ANGKUTAN UDARA PERINTIS DAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN UDARA PERINTIS TAHUN 2017
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153/PMK. 07 /2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 153/PMK.07 /2015 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 153/PMK. 07 /2016 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 153/PMK.07 /2015 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARA
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 20 TAHUN 2017 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 20 TAHUN 2017 TENTANG TERMINAL KHUSUS DAN TERMINAL UNTUK KEPENTINGAN SENDIRI
2017,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M-IND/PER/3/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/M-IND/PER/3/2017 TENTANG LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA AIR MINERAL, AIR DEMINERAL, AIR MINERAL ALAMI, DAN AIR MINUM EMBUN SECARA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152/PMK.05/2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 152/PMK.05/2016 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
2016,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 /PMK. 08/20 16 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 122/PMK. 08/.20 16 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMP
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 151 /PMK. 08/20 16 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 122/PMK. 08/.20 16 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN PENEMP
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/M-IND/PER/3/2017 TENTANG FASILITAS MEMPEROLEH BAHAN BAKU DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI GULA
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/M-IND/PER/3/2017 TENTANG FASILITAS MEMPEROLEH BAHAN BAKU DALAM RANGKA PEMBANGUNAN INDUSTRI GULA
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 /PMK.08/20 16 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 1 19/PMK.0 8/20 16 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN P
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150 /PMK.08/20 16 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN NOMOR 1 19/PMK.0 8/20 16 TENTANG TATA CARA PENGALIHAN HARTA WAJIB PAJAK KE DALAM WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN P
2016,
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 19 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
2017,
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK.05/2016 TENT ANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGA WAI BAD AN LAY ANAN UMUM
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 149/PMK.05/2016 TENT ANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGA WAI BAD AN LAY ANAN UMUM
2016,
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09/M-IND/PER/3/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS BAGI INDUSTRI KARET REMAH
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09/M-IND/PER/3/2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN KHUSUS BAGI INDUSTRI KARET REMAH
2017,
PERATU RAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/PMK.05/2016 TENT ANG TARI F LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN B EBAS DAN PELAB UHAN B EBAS BATAM
PERATU RAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 148/PMK.05/2016 TENT ANG TARI F LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN B EBAS DAN PELAB UHAN B EBAS BATAM
2016,
Regulasi per halaman: