Total 22982 regulasi
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 168 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 168 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI HUKUM DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN DAERAH
2004,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 158 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 158 TAHUN 2004 TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KECAMATAN
2004,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 47 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI DESA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI, KABUPATEN/KOTA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM DI PROPINSI, KABUPATEN/KOTA
2002,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHI
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 29 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH SERTA TATA CARA PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DAERAH DAN PENYUSUNAN PERHI
2002,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEBUTUHAN TEKNIS SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 25 TAHUN 2002 TENTANG PEDOMAN KEBUTUHAN TEKNIS SISTEM KOMUNIKASI DAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH
2002,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 10 TAHUN 2002 TANGGAL 30 APRIL 2002 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN MENTERI DALAM NEGERI
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 10 TAHUN 2002 TANGGAL 30 APRIL 2002 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN MENTERI DALAM NEGERI
2002,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 11 MARET 2002 TENTANG DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 5 TAHUN 2002 TANGGAL 11 MARET 2002 TENTANG DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
2002,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TANGGAL 8 JANUARI 2001 TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TANGGAL 8 JANUARI 2001 TENTANG PENANGGULANGAN PEKERJA ANAK
2001,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2001,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2000,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
2000,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN OTONOMI DAERAH NOMOR 48 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTA
2000,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 12 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 12 TAHUN 2000 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
2000,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI, KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 4 TAHUN 1999 TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI, KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI MENGENAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1979 TENTANG PEMERINTAHAN DESA
1999,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN KEPADA NEGARA DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN HAKNYA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1977 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENYELESAIAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU PEMBAYARAN UANG PEMASUKAN KEPADA NEGARA DALAM RANGKA PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DAN PENDAFTARAN HAKNYA
1997,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
1998,
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 1 A TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR : 1 A TAHUN 1995 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN
1995,
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 180 TAHUN 1996 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH DARI HASIL PUNGUTAN NEGARA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 180 TAHUN 1996 TENTANG TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN BAGIAN PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH DARI HASIL PUNGUTAN NEGARA DIBIDANG PERTAMBANGAN UMUM
1996,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 117 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 117 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL
1997,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 117 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 117 TAHUN 1992 TENTANG BIAYA PELAYANAN CATATAN SIPIL
1992,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 102 TAHUN 1991 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR: 102 TAHUN 1991 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR CATATAN SIPIL PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
1991,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 98 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 98 TAHUN 1996 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
1996,
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 64 TAHUN 1999 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGATURAN MENGENAI DESA
1999,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi