Total 23011 regulasi
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PERTAHANAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR SUSUNAN PERSONEL DAN TATA KERJA UNIVERSITAS PERTAHANAN
2017
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERWAKILAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DI DAERAH DENGAN
PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERWAKILAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DI DAERAH DENGAN
2017
KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : KEP/ 02 / M / I / 2001 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/ PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA NOMOR : KEP / 01 / M / I / 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN KEAMAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR : KEP/ 02 / M / I / 2001 tentang PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAHANAN KEAMANAN/ PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA NOMOR : KEP / 01 / M / I / 1999 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KOORDINASI KEGIATAN PENEGAKAN KEAMAN
2001
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PARIWISATA
2018,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PARIWISATA
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAKSANA OTORITA BOROBUDUR
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DESTINASI PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI DAN PAMERAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN DESTINASI PENYELENGGARAAN PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI DAN PAMERAN
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PARIWISATA DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEMPAT PENYELENGGARAAN KEGIATAN (VENUE) PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI DAN PAMERAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN TEMPAT PENYELENGGARAAN KEGIATAN (VENUE) PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONVENSI DAN PAMERAN
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PARIWISATA
2017,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG HASIL PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH BIDANG PARIWISATA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN PARIWISATA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI DI BIDANG PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERLAKUAN WAJIB SERTIFIKASI KOMPETENSI DI BIDANG PARIWISATA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK
2016,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG STATUTA POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG
2016,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi