Total 23011 regulasi
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA WISATA MEMANCING
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA WISATA MEMANCING
2015,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA LAPANGAN TENIS
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA LAPANGAN TENIS
2015,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA GEDUNG PERTUNJUKAN SENI
2015,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA GELANGGANG RENANG
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA GELANGGANG RENANG
2015,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
2015,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2015,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA JASA PRAMUWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA JASA PRAMUWISATA
2015,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA
2015,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PARIWISATA
2015,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2015
2015,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA KAWASAN PARIWISATA
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG KRITERIA DAN/ATAU PERSYARATAN PEMANFAATAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA KAWASAN PARIWISATA
2015,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA WISATA PERAHU LAYAR
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA WISATA PERAHU LAYAR
2015,
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA LAPANGAN GOLF
PERATURAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR USAHA LAPANGAN GOLF
2015,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA AKSI PANGAN DAN GIZI
2018,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2017,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT
2017,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYI]LENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Di KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYI]LENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH Di KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN
2017,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA
2017,
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
2017,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT MANAJEMEN EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH
2017,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
2017,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANG
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANG
2017,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018
2017,
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PEMBANGUNAN NASIONAL
2017,
Regulasi per halaman:

Cari Regulasi